Pemkot Ambon Gelar Pelatihan Bela Negara untuk BPD dan Saniri Negeri

DISWAY.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengambil langkah strategis dalam memperkuat peran lembaga desa dengan menggelar pelatihan bela negara bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Saniri Negeri dari seluruh wilayah Kota Ambon.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pelatihan tersebut dilaksanakan oleh Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Maluku, dan diikuti oleh para anggota BPD dan Saniri Negeri, lembaga adat khas Maluku yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat negeri.

Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, menegaskan bahwa pemahaman terhadap fungsi dan posisi BPD serta Saniri sangat penting agar mereka mampu menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa dengan maksimal.

“BPD dan Saniri Negeri perlu mengetahui secara jelas fungsi dan kedudukannya agar dapat bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujar Ely dalam sambutannya, Kamis 31 Juli 2025.

Saniri Negeri, sebagai representasi lembaga adat di Maluku, tak hanya bertugas menjaga kelestarian adat dan hukum adat, tetapi juga berperan sebagai jembatan komunikasi antarwarga serta wadah penyelesaian persoalan di tingkat lokal.

Melalui pelatihan ini, kata Ely, para peserta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, wawasan, serta keterampilan mereka dalam menjalankan peran strategis sebagai mitra pemerintahan desa sekaligus pengawas kebijakan publik.

“BPD dan Saniri memiliki tanggung jawab besar dalam memperkuat demokrasi lokal dan mendorong pembangunan desa yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pelatihan bela negara tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan teknis, tetapi juga sebagai proses pembinaan semangat kebangsaan dari tingkat akar rumput. Pelatihan ini, lanjut Ely, juga menjadi bagian dari penguatan rasa nasionalisme di tengah masyarakat desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kegiatan ini bukan hanya forum teknis, tetapi juga bagian dari pembinaan jiwa nasionalisme dan tanggung jawab kebangsaan dalam membangun desa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Lebih jauh, Ely berharap pelatihan ini bisa memberi kontribusi langsung terhadap implementasi program prioritas Pemerintah Kota Ambon, terutama dalam penataan birokrasi desa yang transparan, profesional, dan bersih dari praktik KKN.

Sementara itu, Ketua PABPDSI Maluku, Bakri Ely, menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan semacam ini sudah dilakukan di sejumlah daerah lainnya di Maluku, termasuk di Kabupaten Seram Bagian Barat, Buru, dan Maluku Tengah. Ia mengharapkan agar penyelenggaraan pelatihan di Kota Ambon mampu mendorong kemajuan nyata dalam tata kelola desa dan negeri.

“Kami berharap pelatihan ini membawa kontribusi nyata bagi kemajuan desa/negeri di Maluku, termasuk Kota Ambon,” pungkas Bakri.

 

Sumber: