Gubernur Maluku dan Komisi V DPR-RI Bahas Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan

DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Maluku terus menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan. Komitmen ini disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi V DPR-RI di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis 30 Oktober 2025.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Reses Komisi V DPR-RI, Roberth Rouw, bersama para anggota Komisi V dan pejabat dari sejumlah kementerian mitra kerja. Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya dalam sektor infrastruktur, transportasi, serta pengelolaan sumber daya alam di Maluku.

Dalam sambutannya, Gubernur Lewerissa menyampaikan apresiasinya kepada para legislator yang datang langsung untuk mendengar dan meninjau kebutuhan pembangunan di daerah.

“Kami menyambut baik kehadiran Komisi V DPR-RI yang telah berkenan datang langsung ke Maluku. Provinsi kami memiliki luas wilayah sekitar 712.498 kilometer persegi, terdiri atas 92,4 persen lautan dan 7,6 persen daratan, mencakup 1.340 pulau, dan dihuni oleh sekitar 1,8 juta jiwa,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan bahwa Maluku memiliki potensi alam yang melimpah, mulai dari sektor perikanan, pariwisata bahari, energi laut, hingga minyak dan gas bumi. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai daerah kepulauan, Maluku memerlukan dukungan nyata dari pemerintah pusat agar potensi besar ini dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Lewerissa.

Gubernur juga menegaskan dukungan penuh Pemprov Maluku terhadap program strategis nasional, salah satunya pembangunan Ambon Coastal Road, yang diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat pemerataan ekonomi di Maluku.

“Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk menyampaikan aspirasi daerah secara langsung kepada Komisi V DPR-RI. Kami berharap hasil kunjungan ini dapat memperkuat sinergi pusat dan daerah, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur meminta perangkat daerah terkait untuk memberikan data yang akurat kepada Komisi V agar menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional yang berpihak pada daerah kepulauan.

“Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan semangat kolaborasi lintas sektor,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Tim Reses Komisi V DPR-RI, Roberth Rouw, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan wujud perhatian DPR-RI terhadap pembangunan di wilayah kepulauan.

“Hari ini kita hadir, bagaimana ke depan daerah ini juga dapat perhatian dari pusat,” ucap Rouw.

Salah satu anggota Komisi V DPR-RI, Sofyan Dedy Ardiyanto, turut menyoroti perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“RUU Kepulauan telah masuk Prolegnas. Titik krusialnya ada pada political will yang kuat dari pimpinan partai politik agar didorong ke fraksi, sehingga yang tadinya setuju untuk dimasukkan ke Prolegnas Prioritas bisa ditingkatkan agar segera dibahas. Kalau di Fraksi PDI Perjuangan, saya pastikan ini bisa,” ucap Sofyan.

Sumber: