Pemprov Maluku Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Perkuat Pengelolaan Air Minum Daerah

DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terus memperkuat kerja sama lintas sektor dalam pengelolaan air minum melalui kolaborasi antara pemerintah, BUMD air minum, dan pelaku usaha. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan layanan air bersih yang berkelanjutan di wilayah kepulauan.

“Upaya tersebut ditandai dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Provinsi Maluku,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Maluku, Kasrul Selang, di Ambon, Kamis.

Ia menjelaskan, tema yang diangkat dalam Rakerda tahun ini, yakni “Transformasi kolaboratif untuk membangun BUMD air minum yang adaptif demi pelayanan yang berkelanjutan di bumi raja-raja”, dinilai sangat relevan dengan kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan air bersih.

Menurut Kasrul, penyediaan air bersih merupakan layanan dasar yang penting bagi kesejahteraan masyarakat, namun hingga kini masih menghadapi sejumlah kendala seperti pencemaran sumber air, keterbatasan infrastruktur distribusi, dan ketersediaan air baku yang tidak merata di beberapa wilayah.

“Oleh karena itu, peran Perpamsi dan seluruh perusahaan air minum di daerah ini sangatlah krusial,” tegasnya.

Ia menambahkan, kemajuan sektor air minum tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terbatas. Diperlukan investasi dari para pengusaha, baik lokal, nasional maupun internasional. Saya berharap para pengusaha yang tergabung dalam Perpamsi dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan ekonomi daerah melalui penyediaan air minum yang aman bagi masyarakat,” ujar Gubernur.

Pemprov Maluku juga mendorong sinkronisasi kebijakan dan perencanaan dengan mengintegrasikan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dalam program pembangunan daerah. Upaya ini diperkuat dengan skema pendanaan kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta, serta pemanfaatan dukungan dari pemerintah pusat.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi digital terus diupayakan untuk memperbaiki sistem manajemen dan meningkatkan efisiensi operasional. Pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek perlindungan sumber air dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi.

Melalui Rakerda Perpamsi, pemerintah berharap forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi dan komunikasi antara pemerintah daerah, BUMD air minum, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pencapaian akses air minum layak di seluruh wilayah Maluku.

Sumber: