Polda Maluku dan Aliansi Rakyat Sepakat Jaga Demokrasi Lewat Fakta Integritas

DISWAY.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku bersama Aliansi Rakyat Maluku menandatangani fakta integritas sebagai wujud komitmen menjaga nilai demokrasi, menghormati kebebasan berpendapat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia di Maluku.

Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menegaskan, kepolisian akan menjamin ruang demokrasi tetap terbuka tanpa adanya tindakan represif terhadap aksi damai yang sah secara konstitusi.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi untuk melakukannya dengan tertib, damai, dan tidak melanggar hukum. Polda Maluku akan selalu hadir untuk memberikan pengamanan yang humanis, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa mengganggu ketertiban umum maupun merugikan pihak lain," ujar Kapolda di Ambon, Senin 1 September 2025.

Penandatanganan dilakukan secara terbuka dengan disaksikan mahasiswa, aktivis, serta tokoh masyarakat. Fakta integritas tersebut memuat enam poin penting yang menegaskan komitmen kedua belah pihak terhadap penegakan hukum adil dan perlindungan kebebasan sipil.

Enam poin tersebut mencakup jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi, transparansi dalam penanganan aksi unjuk rasa damai, keterbukaan informasi publik, perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik, evaluasi terhadap kasus yang berpotensi mengkriminalisasi aktivis, serta pendekatan non-diskriminatif terhadap gerakan masyarakat sipil.

Dokumen ini juga menjadi dasar pelaksanaan dialog dan evaluasi rutin antara masyarakat sipil dan aparat kepolisian agar kesepakatan benar-benar dijalankan secara konsisten.

Koordinator Aliansi Rakyat Maluku, Jihad Malawat, menilai kesepakatan ini sebagai langkah penting dalam memperkuat ruang demokrasi di daerah.

“Kami berharap ini bukan hanya seremonial. Ini adalah komitmen moral dan hukum yang harus ditepati demi masa depan demokrasi di Maluku,” tegas Jihad.

Inisiatif ini pun disambut positif oleh berbagai kalangan, yang menilainya sebagai momentum baru dalam hubungan sipil dan aparat keamanan di Maluku. *

 

Sumber: