Sekolah Rakyat 2025, Langkah Besar Prabowo Memutus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan

- Orang Tua Terlibat: Program parenting & pelatihan keterampilan untuk keluarga siswa.

Infrastruktur Solid dan Kemitraan Lintas Sektoral

Terkait fasilitas Sekolah Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) punya peran penting. Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti menjelaskan, ada dua model Pembangunan. Yaitu renovasi bangunan eksisting dan pembangunan gedung baru.

“Pembangunan ini dipastikan memenuhi standar teknis keselamatan bangunan dan ditempatkan di lokasi yang aman dari bencana,” kata Diana kepada Disway pada Selasa, 5 Agustus 2025.

Bahkan, program ini sudah menjadi prioritas pemerintah. Saat ini juga diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sekretaris Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU, Essy Asiah, menambahkan pembangunan infrastruktur ini melibatkan tenaga kerja lokal. Tujuannya memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.

"Kami telah dan akan melibatkan tenaga kerja lokal. sehingga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar lokasi sekolah rakyat," tutur Essy.

Namun, Essy juga mengakui adanya tantangan logistik dan geografis. Terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Kurikulum Fleksibel & Generasi Emas

Kurikulum Sekolah Rakyat tetap mengacu pada Kurikulum Nasional. Sehingga ijazahnya setara dengan sekolah umum. Perbedaannya terletak pada pendekatan implementasi yang lebih fleksibel dan inovatif.

Totok Amin Soefijanto dari Universitas Paramadina melihat Sekolah Rakyat sebagai "solusi darurat dan program pilot" yang menjangkau anak-anak miskin ekstrem.

Ia menekankan perlunya fleksibilitas kurikulum untuk memenuhi kebutuhan lokal. Sementara itu, Ina Liem menyambut baik model berasrama sebagai "ruang belajar kebhinekaan,".

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga berperan dalam tata kelola program ini. Termasuk penataan kelembagaan dan pemenuhan guru.

"Sekolah Rakyat tidak berjalan sendiri. Tetapi menjadi bagian dari ekosistem kelembagaan Kementerian Sosial," jelas Menteri Rini Widyantini.

Hal ini menunjukkan program ini dirancang dengan tata kelola yang matang dan berkelanjutan.

Sumber: