DISWAY.ID – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus bertumpu pada semangat kesetaraan dan kearifan lokal. Menurutnya, dua prinsip ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku.
“Forkopimda harus menjadi platform strategis, bukan hanya forum seremonial, dalam menjawab tantangan zaman dan memperkuat sinergi lintas sektor,” ujar Gubernur Hendrik dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Kesbangpol, Selasa 24 Juni 2025.
Dalam rakor yang mengangkat tema “Bersinergi Menjaga Stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan”, Gubernur menekankan bahwa kesetaraan dan kearifan lokal tidak hanya simbolik, tetapi harus diterapkan sebagai prinsip kerja nyata dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Kesetaraan menekankan pentingnya memberikan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, wilayah, atau latar belakang etnis.
Ia menambahkan bahwa kearifan lokal, seperti nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, serta norma sosial yang sudah mengakar,telah terbukti mampu menjaga harmoni sosial dan kelestarian lingkungan.
“Dengan menggabungkan kedua prinsip ini, pembangunan tidak hanya akan bersifat inklusif, tetapi juga berkelanjutan dan berakar kuat pada identitas lokal. Hal ini menjadi landasan penting untuk menciptakan daerah yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing tanpa kehilangan jati diri budaya masyarakatnya,” tandas Gubernur.
Semboyan khas Maluku, “Ale rasa beta rasa, sagu salempeng patah dua,” disebut Gubernur Hendrik sebagai contoh konkret kearifan lokal yang perlu terus dihidupkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa stabilitas di berbagai bidang—mulai dari ideologi hingga keamanan—adalah prasyarat utama dalam membangun daerah secara menyeluruh dan adil.
“Tanpa stabilitas, berbagai program pembangunan akan sulit terealisasi secara optimal,” tegasnya.
Gubernur Hendrik turut menggarisbawahi sejumlah capaian positif yang berhasil diraih Provinsi Maluku. Antara lain, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 yang tercatat sebesar 5,07 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 4,78 persen. Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 15,78 persen dan tingkat pengangguran terbuka turun ke angka 5,95 persen.
Capaian lainnya, Maluku mencatat skor tinggi dalam indeks kerukunan umat beragama sebesar 80,54, yang menempatkan provinsi ini di peringkat ketujuh nasional.
Semua indikator ini, menurut Gubernur, merupakan hasil nyata dari sinergi antar elemen masyarakat dan pemerintahan, yang harus terus dijaga dan ditingkatkan.