DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengambil langkah strategis dengan memberikan subsidi pada transportasi dan biaya distribusi dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di kawasan Indonesia Timur.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan lonjakan harga bahan pokok di wilayah tersebut.
“Setidaknya ada lima tantangan ketahanan pangan di wilayah Maluku, yaitu disparitas harga bahan pokok antar pulau yang cukup tinggi, fluktuasi harga bahan pokok yang tinggi akibat permintaan (demand) yang lebih besar dibandingkan penawaran (supply),” ujar Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Jumat 16 Mei 2025.
Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat koordinasi terkait stabilisasi pasokan dan harga pangan di Indonesia Timur.
Gubernur Hendrik merinci tiga persoalan lain yang turut memperparah kondisi, yakni ketergantungan pasokan dari luar daerah, tantangan distribusi akibat transportasi laut yang terpengaruh cuaca, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras SPHP.
"Sebagai contoh, harga beras medium di Ambon yang dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp13.500 per kilogram, di daerah perbatasan seperti Kabupaten MBD, KKT, Aru dan Maluku Tenggara, dijual Rp23.000 hingga Rp30.000 per kilogram, begitu juga dengan gula yang dijual di Ambon seharga Rp18.500 (HET), dijual dengan kisaran yang sama dengan harga beras di wilayah perifer tersebut," jelasnya.
Menjawab persoalan tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya penguatan kebijakan distribusi pangan. Ia menyoroti empat poin krusial, termasuk peningkatan subsidi distribusi yang bersumber dari APBN maupun APBD.
“Secara teknis kami akan koordinasi dengan berbagai pihak,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta instansi vertikal seperti TNI/Polri sangat diperlukan agar negara hadir dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Perlu penyeragaman harga bahan pokok untuk daerah kepulauan melalui kebijakan bahan pangan pokok satu harga di wilayah Provinsi Maluku. Pemerintah juga akan membentuk BUMD pangan dalam rangka stabilisasi harga dan menjaga supply dan demand,” tuturnya.
Tak hanya itu, Gubernur juga mendesak pemerintah pusat untuk segera menyalurkan kembali beras SPHP serta meninjau kembali ketentuan HET Beras SPHP regional tiga yang mencakup wilayah Maluku dan Papua.
"Kita tidak dapat terus menerus tergantung pada pasokan bahan pangan dari luar, kita punya kawasan lahan yang cukup luas, iklim yang berimbang antara curah hujan dan panas, dan tanah yang subur.” pungkasnya. *