Komisi XIII DPR Tinjau Lapas Kelas IIA Ambon, Pastikan Layanan Sesuai Standar

DISWAY.ID - Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon, Maluku, untuk meninjau langsung kondisi sarana dan pelayanan pemasyarakatan di lembaga tersebut.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, menjelaskan bahwa peninjauan ini merupakan bagian dari agenda reses masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 di Provinsi Maluku. Menurutnya, kunjungan tersebut bertujuan memastikan seluruh proses pembinaan dan pelayanan di Lapas Ambon telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan.

“Kunjungan kami ini untuk memastikan kelayakan lapas sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan,” kata dia.

Rinto menuturkan, pengawasan yang dilakukan Komisi XIII DPR RI kali ini tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tetapi juga menyangkut aspek pelayanan dan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Menurutnya, tim melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai sarana dan prasarana di Lapas Kelas IIA Ambon, mulai dari blok hunian, klinik, hingga dapur. Langkah ini bertujuan untuk menilai kelayakan fasilitas sekaligus memastikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan program pembinaan bagi warga binaan.

“Semuanya sudah baik, namun kami juga akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Kemenimipas maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, sehingga kualitas pelayanan dan efektivitas program pembinaan serta reintegrasi sosial di Lapas kelas II A Ambon dapat terus ditingkatkan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Ambon, Hendra Budiman, menyatakan kunjungan ini menjadi bentuk perhatian sekaligus dukungan dari Komisi XIII DPR RI terhadap peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan di Maluku.

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan, demi menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, sehat, dan produktif,” kata Hendra.

Dalam kegiatan itu, rombongan turut didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku, Riky Dwi Biantoro, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Maluku, Doni Alfisyahrin serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Maluku.

Sumber: