Wagub Maluku Hadiri Rakorendal di Sentul Jawa Barat

DISWAY.ID - Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, hadir dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Acara ini digeber Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Hotel Aston Sentul Lake, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa 18 November 2025.

Rakorendal ini bertujuan untuk menggenjot percepatan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan di wilayah perbatasan Indonesia.

Acara dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djamari Chaniago, selaku Ketua Pengarah BNPP RI, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP RI.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa pengelolaan batas wilayah wajib diimplementasikan dengan fokus ganda, yaitu dimensi Keamanan (Security) dan Kesejahteraan (Prosperity).

Ia menjelaskan, dari sisi keamanan, perbatasan adalah simbol kedaulatan yang krusial dijaga, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang berbatasan dengan 10 negara. Sementara dari sisi kesejahteraan, perbatasan wajib dikembangkan demi pemerataan ekonomi dan keadilan pembangunan.

Mendagri Tito juga mengaitkan arahan pembangunan perbatasan ini dengan visi kepemimpinan nasional.

“Perbatasan bukan lagi dipandang sebagai wilayah tertinggal. Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran, perbatasan harus dibangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujar Mendagri.

Mendagri Tito Karnavian menjabarkan tiga tugas utama BNPP sesuai UU Nomor 43 Tahun 2008 yang menjadi arah strategis BNPP periode 2025-2029.

“Penyelesaian Sengketa Batas, Pembangunan PLBN, Pembangunan Kawasan,” Ucapnya.

Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) periode 2025-2045 diarahkan agar perbatasan menjadi beranda terdepan negara.

Untuk misi ini, BNPP mengalokasikan Anggaran Pengelolaan BWN-KP Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6,41 Triliun.

Mendagri memberikan arahan keras kepada seluruh pihak, terutama Menteri/Kepala Lembaga anggota BNPP, untuk memperkuat komitmen dan kolaborasi dalam mengimplementasikan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan BWN-KP 2025-2029.

“Menteri/Kepala Lembaga anggota BNPP sangat penting dalam menindaklanjuti dokumen perencanaan terkait ketepatan lokasi, alokasi anggaran, dan jumlah kegiatan yang diimplementasikan,” tegas Mendagri.

Ia juga meminta seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memberikan perhatian serius pada penguatan kelembagaan dan alokasi anggaran daerah demi percepatan pembangunan perbatasan.

Sumber: