Warga Haya Sebut Rekomendasi DPRD Malteng Soal PT Waragonda Absurd dan Membingungkan

DISWAY.ID - Gerakan Masyarakat Adat Negeri Haya (Gemah) mengkritik keras rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) terkait polemik perusahaan tambang garnet, PT Waragonda Mineral Pratama (WMP) di Negeri Haya Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah.

Juru bicara Gemah yang juga tokoh masyarakat Haya, Ali Tuahan menilai, empat poin rekomendasi DPRD Malteng yang dikeluarkan pada Selasa 22 April kemarin, merupakan rekomendasi yang absurd dan membingungkan masyarakat Haya.

“Sebagai anak adat Negeri Haya, beta (saya) sangat tersinggung dengan sikap tidak becus pimpinan DPRD Malteng yang mengeluarkan empat point rekomendasi yang absurd,” ujar Ali Tuahan, Rabu 23 April 2025.

Tuahan menjelaskan, rekomendasi DPRD itu dianggap absurd karena tidak mencerminkan hasil rekomendasi Komisi II DPRD Malteng termasuk hasil rapat dengan pendapat (RDP) lintas komisi dengan Saniri Negeri Haya, Gemah dan pihak PT Waragonda yang dilakukan beberapa waktu lalu. Saat itu turut hadir pula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Lingkungan Hidup.

“Di mana salah satu point penting dalam RDP itu adalah penutupan PT WMP agar tidak lagi beroperasi di Negeri Haya” ujar Tuahan.

Menurut Tuahan, sebagai lembaga penyambung lidah rakyat, pimpinan DPRD seharusnya mengakomodir rekomendasi komisi II DPRD dan keinginan mayoritas masyarakat adat Negeri Haya

“Agar PT Waragonda sebagai korporasi yang merampok kekayaan alam berupa pasir garnet dan merusak lingkungan Negeri Haya untuk segera angkat kaki dari wilayah hak ulayat Negeri Haya” tuturnya.

Tuahan menilai, pimpinan DPRD memainkan peran setengah hati dalam membela masyarakat Haya. Seakan menjadi garda terdepan membela kepentingan rakyat, tetapi di lain sisi masih berhadap keberadaan PT Waragonda.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) akhirnya mengeluarkan rekomendasi terkait polemik perusahaan tambang pasir garnet, PT Waragonda Minerals Pratama yang beroperasi di Negeri Haya Kecamatan Tehoru.

Rekomendasi tersebut berisikan 4 poin penting yang dikeluarkan setelah adanya pertemuan dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) yang dihadiri oleh pihak PT Waragonda dan Gerakan Masyarakat Adat Negeri Haya (Gemah) beberapa waktu lalu.

Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan Komisi I, II dan III DPRD Malteng, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMDPTSP) serta sejumlah tokoh masyarakat adat Negeri Haya.

Berikut Empat Rekomendasi DPRD Malteng Terkait Polemik PT Waragonda

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah, diharapkan untuk segera melakukan penelitian terhadap Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) secara baik dan benar sesuai hasil dilapangan.

2. Dinas Penanaman Modal Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMDPTSP), diharapkan untuk segera mengevaluasi kembali Surat Izin Operasi PT. WARAGONDA PRATAMA MINERALS yang telah dikeluarkan/diberikan.

Sumber: