Gubernur Maluku Buka Musrenbang RPJMD 2025–2029, Tekankan Sinkronisasi Pusat dan Daerah

DISWAY.ID – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RPJMD 2025–2029, Kamis 24 Juli 2025, di Hotel Zest Ambon. Agenda lima tahunan ini menjadi forum strategis dalam merancang arah pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku ke depan.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain unsur Forkopimda Maluku, perwakilan Anggota DPD RI, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Sekda Maluku, para Bupati dan Wali Kota se-Maluku, serta narasumber dari berbagai kementerian seperti Kemendagri, Bappenas, dan Kemenko Infrastruktur. Turut hadir pula pimpinan instansi vertikal, perwakilan BI dan OJK, serta OPD lingkup Pemprov Maluku.

Dalam sambutannya, Gubernur Lewerissa menyampaikan bahwa Musrenbang RPJMD ini menjadi bagian penting dari proses pembangunan lima tahunan. Ia menegaskan bahwa dokumen RPJMD 2025–2029 membawa visi besar, yaitu Transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045, yang dituangkan dalam tujuh misi utama atau Sapta Cita.

“Jadi, 7 Sapta Cita terdiri dari pertama Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik secara adil, inklusif, transparan dan akuntabel... ketujuh Penataan dan Revitalisasi Lembaga sosial kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum,” ungkapnya.

Lewerissa menambahkan bahwa visi dan misi pembangunan daerah ini telah diselaraskan dengan arah pembangunan nasional. “Visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku ini... tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029,” katanya.

Lebih lanjut, seluruh perangkat daerah diinstruksikan untuk menurunkan misi tersebut ke dalam tujuan dan sasaran strategis, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Renstra berbasis program, kegiatan, hingga outcome yang konkret. Ia menekankan pentingnya masukan dari berbagai pihak dalam menyusun dokumen ini.

“Oleh karena itu, masukan dari para pemangku kepentingan pada semua tingkatan pemerintahan... sangat diperlukan sebagai upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah,” jelas Lewerissa.

Gubernur juga menyatakan komitmen Pemprov Maluku dalam menjalankan arah kebijakan nasional secara konsisten. “Arahan strategis tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024... serta Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tutur Lewerissa.

Ia berharap Musrenbang kali ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antar pemerintah pusat dan daerah.

“Musrenbang ini harus menjadi momentum strategis untuk mensinergikan kebijakan dan program Pembangunan... agar perencanaan tahun 2025 – 2029 benar-benar implementatif, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Lewerissa juga menyinggung tiga proyek strategis nasional yang sedang berjalan di Maluku dan perlu mendapat perhatian khusus, yakni Bendungan Way Apu, pengembangan Lapangan Abadi di Blok Masela, serta pengembangan Maluku Integrated Port.

“Saya berharap perencanaan yang kita rumuskan hari ini harus menjawab kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan Pembangunan Maluku yang maju, adil dan sejahtera,” tutupnya. *

Sumber: