Pemkot Ambon Fokuskan 8 Agenda Prioritas Pembangunan

DISWAY.ID  Pemerintah Kota Ambon menetapkan delapan program utama sebagai prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2026. Rencana ini diumumkan dalam Forum Rencana Awal (Ranwal) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar di Ambon.

Wakil Wali Kota Ambon, Elly Toisutta, menegaskan bahwa forum ini diselenggarakan guna menghimpun berbagai masukan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan kota.

“Forum ini digelar untuk menjaring masukan guna merancang prioritas pembangunan daerah 2026,” kata Elly, Rabu 11 Juni 2025. 

Ia menjelaskan bahwa 2026 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon periode 2025–2029.

"Dengan demikian perlu memperkuat sinergisitas dan eksistensi dalam memperkuat pembangunan jangka menengah Daerah Ambon manise inklusif, toleran dan berkelanjutan," ujarnya.

Delapan prioritas yang dirancang Pemkot Ambon meliputi berbagai sektor strategis. Pertama, peningkatan pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. 

Kedua, penguatan sektor ekonomi lokal, termasuk produktivitas daerah, pengembangan UMKM, dan daya tarik investasi.

Ketiga, pemanfaatan data tunggal kemiskinan untuk efektivitas jaminan sosial. Keempat, perluasan akses kerja bagi penyandang disabilitas serta pengembangan kawasan inklusif.

Kelima, penguatan program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih. Keenam, pembangunan infrastruktur layanan dasar yang berkelanjutan.

Selanjutnya, ketujuh adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kesiapsiagaan terhadap bencana. Terakhir, optimalisasi reformasi birokrasi demi terciptanya pemerintahan yang profesional, cerdas, dan bersih.

Elly menambahkan bahwa arah pembangunan ke depan tidak lepas dari tantangan global yang semakin dinamis dan sulit diprediksi.

"Perubahan lingkungan harus direspon dengan kebijakan pembangunan yang dinamis, adaptif, namun tetap selalu mempertimbangkan dengan aspek yang berkelanjutan," katanya.

Ia menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor agar pembangunan tematik, seperti penanganan kemiskinan dan peningkatan ekonomi lokal, bisa berjalan maksimal.

"Perangkat daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor, khusus tematik tertentu seperti kemiskinan dan penguatan ekonomi lokal, peningkatan pendapatan daerah dibutuhkan kerja sama lintas OPD agar lebih terarah," kata dia.

Sumber: