Gubernur Maluku Minta Warganya Tidak Bawa Masalah Personal Menjadi Konflik Antar Kampung

DISWAY.ID - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa berharapa kepada masyarakat Maluku agar tidak menyeret konflik antar individu menjadi konflik antar kampung atau suku ras agama (SARA).

Hendrik menegaskan, jika ada keributan yang terjadi antar personal, maka segera membuat laporan polisi dan tidak menyeretnya menjadi konflik besar. 

“Orang mabuk, jatuh dipukul misalnya itu kan personal, lapor polisi aja, nanti diproses hukum. Saya bilang ke masyarakat demikian, bapak dan ibu lapor ke polisi kalau tak diproses saya akan pastikan proses hukum berjalan tapi jangan digiring menjadi masalah kampung,” ujarnya kepada wartawa di Ambon, selasa 14 April 2025. 

Gubernur Hendrik juga pastikan, saat ini para pelaku kekerasan hingga terjadi konflik telah ditangkap oleh pihak kepolisian. 

“Untuk para terduga pelaku bentrok sudah ditangkap,” kata Lewerissa.

Sebelumnya, sepanjang Maret hingga April 2025, terjadi sejumlah konfilk antar kelompok di Maluku. Seperti yang terjadi di Desa Tulehu dan Tial di Kabupaten Maluku Tengah.  Kemudian yang terbaru terjadi antara Desa Sawai dan Dusun Masihula. 

Anggota DPRD Maluku, Alhidayat Wajo mengatakan, sejumlah konfilk itu harus diselesaikan dengan menangkap dan menghukum para pemicu konflik. 

"Hukum yang ditegakkan secara adil dan tegas merupakan kunci utama dalam menciptakan efek jera dan mencegah tindak kriminal berulang," kata Wajo di Ambon Senin. 

Dia juga meminta agar masalah tapal batas diselesaikan agar tidak terjadi konflik antar kampung. 

"Kemudian masalah tapal batas harus menjadi perhatian pemerintah daerah," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Anos Yeremias mengatakan, setidaknya telah terjadi 5 titik di Maluku yang terjadi konflik di Maluku dalam sebulan terakhir. Politikus Partai Golkar ini meminta agar adanya koordinasi antar pemerintah dan Polda Maluku serta pihak TNI.

"Dalam catatan kami, kurang lebih sebulan terakhir ini telah terjadi konflik kurang lebih di 5 titik di Maluku. Nah, sejauh mana koordinasi Gubernur, Polda Maluku dan Kodam 15 Pattimura sehingga kedepan tidak lagi terjadi konflik," katanya.

"Kami minta Pak Gubernur agar dapat berkoordinasi dengan Pangdam Pattimura terkait dengan penempatan pos di kecamatan-kecamatan yang belum ada koramilnya," pintanya. (*)

 

Sumber: