Menteri PKP dan Gubernur Maluku Sepakat, 3.000 Rumah Subsidi Siap Dibangun untuk MBR dan ASN

DISWAY.ID - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti resmi menandatangani Nota Kesepakatan tentang sinergitas penyediaan dan pemutakhiran data maupun informasi, serta penyelenggaraan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Maluku. Penandatanganan ini berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Selasa 16 September 2025.

Kesepakatan tersebut kemudian diperkuat dengan penandatanganan lanjutan oleh seluruh bupati dan wali kota se-Maluku, yang disaksikan langsung oleh perwakilan BTN, BP Tapera, Anggota DPR RI Saidah Uluputty, Ketua DPRD Maluku Benhur, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dokumen kerja sama ini menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat basis data dan informasi, sekaligus mendorong penyediaan perumahan layak bagi MBR serta ASN di Maluku. Langkah ini dianggap sebagai terobosan yang dapat memberikan harapan baru bagi ribuan keluarga di daerah kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses hunian.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP bersama BP Tapera menyiapkan alokasi 3.000 unit rumah subsidi pada tahun 2025 untuk MBR dan ASN di Provinsi Maluku. Program tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan masyarakat memiliki rumah layak huni sekaligus mengurangi beban kepemilikan hunian di kawasan yang penuh tantangan geografis.

Sebelum penandatanganan, Menteri sempat menggelar audiensi bersama Gubernur dan para Bupati/Wali Kota se-Maluku. Suasananya penuh keakraban, namun juga tegas soal arah kebijakan.

“Ini kesempatan emas buat Bupati/Wali Kota se-Maluku untuk bicara dengan Kepala BPS langsung. Supaya jauh-jauh mungkin bapak dapat data, informasi, supaya kepake karena data itu penting. Saya sudah perintahkan kita satu data, data dari BPS. Saran saya abis ini bapak rapat dengan BPS,” tegas Maruarar.

Menurutnya, kehadiran BTN juga vital karena bank tersebut menjadi penyalur utama rumah subsidi, dengan target nasional mencapai 220 ribu unit tahun ini.

Dalam forum itu, Menteri juga memberi apresiasi kepada Gubernur Maluku. “Itu pak Gubernur, kami menghormati bapak, itu timnya lengkap,” ucap Maruarar, yang langsung dibalas dengan ucapan terima kasih oleh Gubernur Hendrik Lewerissa.

Dialog bahkan berlangsung hangat ketika Menteri menyapa rombongan kepala daerah. “Kita bantu teman-teman, ini dari jauh-jauh ni dari Maluku. Yang paling jauh dari mana?” tanyanya. Gubernur menjawab, “MBD dan Kepulauan Aru.” Menteri lalu menambahkan, “Dari jauh kita servis dengan pengetahuan dan aturan.”

Di sela penandatanganan, Gubernur tak melewatkan kesempatan untuk menegaskan posisi Maluku dalam membangun dengan dasar data yang jelas.

“Kami memiliki data akurat, dengan data BPS data yang bisa kita andalkan. Jadi kita tidak salah untuk menyasar target penerima bantuan, jadi Valid,” ucapnya mantap.

Pernyataan itu disambut Menteri yang mengingatkan bahwa Presiden sendiri sudah menegaskan arah kebijakan berbasis satu data. “Dalam arahannya, Bapak Presiden dalam rapat kabinet, data yang digunakan hanya satu data dari BPS. Dan kami patuh atas arahan itu, jadi kami tidak menggunakan data yang lain,” ujar Maruarar.

Menteri menambahkan, penilaian terhadap kinerja pemerintah bukan hanya datang dari DPR atau rakyat, tetapi juga dari hasil data BPS secara kualitatif. Hal itu semakin menegaskan bahwa peran data menjadi kunci arah kebijakan ke depan.

Menutup forum, Menteri kembali memastikan, “Kuota untuk rumah bersubsidi 3.000, siap terserap tahun 2025?” Pertanyaan itu dijawab tegas oleh Gubernur Hendrik Lewerissa di hadapan Menteri, para Bupati, dan Wali Kota: “Siap!”

Sumber: