Anggota DPR Sebut Ambon Butuh Pelabuhan Tipe A untuk Wujudkan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional

DISWAY.ID - Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputy mengatakan, Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), membutuhkan adanya pelabuhan tipe A yang terintegrasi dengan industri perikanan atau sector lainnya. 

Saadiah mengatakan, LIN telah diperjuangan sejak era Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Jokowi Widodo namun hingga saat ini belum terwujud. 

Di era Joko Widodo, sempat mau dibangun Ambon New Port (ANP) yang selama ini disuarakan, namun hingga pergantian presiden, wacana itu tidak berjalan. 

"Misalnya untuk mewujudkan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dibutuhkan pembangunan Ambon New Port, yang sudah diperjuangkan sejak kepemimpinan dua presiden sebelumnya namun tidak jalan," kata Saadiah Uluputy di Ambon, Senin 14 April 2025.

Hal ini dia sampaikan dalam rapat bersama anggota DPR DI dan anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) Maluku bersama dengan Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun.

Kata dia, Presiden Prabowo Subianto telah akomodir untuk membentuk Ambon Integrated Port atau pelabuhan terintegras yang telah diperjuangan selama ini. Diharapkan wacana itu bisa terwujud. 

"Di Komisi IV DPR kita juga membahas sejumlah hal strategis dimana kita tahu ada Inpres nomor 1/2025 tentang efisiensi anggaran sehingga kementerian juga mengalami efisiensi," ujarnya.

Saat rapat dengan Gubernur Maluku dan Wagub juga dibicarakan untuk kembali diperjuangkan.

Saadia juga mengatakan, Komisi IV DPR DI juga telah membahas sejumlah hal strategis termasuk Inpres nomor 1/2025 tentang efisiensi anggaran.

Seperti Kementerian Pertanian dapat pengurangan dana Rp10 triliun dari total Rp57 triliun tahun ini, sehingga dengan dana yang turun ini juga mengganggu beberapa program yang telah diusulkan baik oleh pemprov dan DPRD Maluku maupun DPR RI untuk Maluku.

"Kami menyampaikan beberapa catatan kritis dalam rapat komisi yang berhubungan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena ada beberapa program yang tidak ada akibat kebijakan efisiensi anggaran, misalnya DAK pertanian dan perikanan yang sudah diperjuangkan tahun sebelumnya," ucap Saadiah.

Sehingga ada lima daerah di Maluku yang sudah masuk untuk mendapatkan DAK akhirnya dibatalkan.

Kemudian ada beberapa usulan lain seperti jalan usaha tani yang dibutuhkan daerah-daerah pertanian dan perkebunan untuk jalan produksi.

Termasuk di dalamnya perjuangan agar perhatian pemerintah terhadap beberapa komoditi unggulan Maluku seperti cengkih dan pala dan kelapa juga menjadi catatan karena Presiden memberikan perhatian penuh untuk masalah pangan khususnya beras dan jagung.

Sumber: