DISWAY.ID - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pengerjaan proyek strategis nasional, salah satunya Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Maluku.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi besar dalam memperkuat ketahanan air dan pangan di wilayah timur Indonesia.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menegaskan pentingnya infrastruktur sumber daya air sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional.
"Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mencapai swasembada pangan. Salah satu contohnya adalah pembangunan bendungan yang kemudian disalurkan melalui sistem irigasi primer, sekunder, hingga tersier langsung ke lahan pertanian,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 27 Juni 2025.
Bendungan Way Apu mulai dibangun sejak Desember 2017 dan saat ini progres konstruksinya telah mencapai hampir 80 persen. Proyek besar ini terbagi dalam dua paket pekerjaan, yaitu pembangunan bendungan utama oleh PT PP – Adhi Karya KSO dengan nilai kontrak Rp1,11 triliun, serta pembangunan spillway atau saluran pelimpah oleh PT Hutama Karya – Jaya Konstruksi KSO senilai Rp1,04 triliun.
Bendungan ini dirancang dengan spesifikasi tinggi 69 meter, panjang puncak 490 meter, dan lebar puncak 12 meter, dengan luas genangan mencapai 273,79 hektare. Kapasitas tampung airnya mencapai 50,05 juta meter kubik.
Manfaat dari bendungan ini tidak hanya sebatas penyediaan air irigasi seluas lebih dari 10 ribu hektare lahan pertanian dan pasokan air baku sebesar 0,205 meter kubik per detik.
Way Apu juga berpotensi meredam banjir hingga 394 meter kubik per detik serta menyumbang energi listrik sebesar 8 megawatt yang bisa digunakan untuk menerangi sekitar 8.750 rumah tangga dengan kapasitas daya 900 watt.
Selain itu, keberadaan bendungan ini juga diyakini dapat menjadi magnet baru bagi pengembangan sektor pariwisata lokal yang berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar.
Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian seluruh pekerjaan fisik bendungan rampung pada tahun 2026, yang akan langsung disusul dengan pembangunan jaringan irigasi agar manfaat bendungan bisa segera dirasakan para petani di Maluku.
Langkah percepatan pembangunan bendungan ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan ketahanan pangan nasional, khususnya di kawasan Indonesia Timur yang selama ini masih menghadapi tantangan besar dalam hal distribusi air dan produktivitas lahan pertanian. *