Efisiensi Hambat 17 Program Prioritas, Nikijuluw: Manfaatkan DID dan PAD

DISWAYMALUKU.ID – Efisiensi anggaran yang berdampak terhadap pemotongan dana transfer ke daerah (TKD), memberikan tekanan signifikan bagi kondisi keuangan Pemerintah Kota Ambon saat ini. Hal ini ditakutkan bakal menghambat 17 program prioritas yang telah ditetapkan. 

Demikian disampaikan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Ambon, Lucky Leonard Upulatu Nikijuluw, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (21/1/2026). 

Menurutnya, dengan Dana Insentif Daerah (DID) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Pemerintah Kota Ambon, harus dimanfaatkan dengan baik untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang terjadi. Salah satunya dana insentif lewat penghargaan SUTAMI AWARD dari Kementerian PU kepada Pemerintah Kota Ambon pada Desember 2025 lalu, yang nilainya puluhan miliar. 

Dijelaskan, kondisi fiskal daerah yang semakin menyempit, telah memaksa pemerintah kota untuk melakukan serangkaian penyesuaian kebijakan yang tidak mudah. Yakni harus ada titik temu antara pemeliharaan pelayanan publik dengan keterbatasan anggaran yang ada. 

Pemkot Ambon, sambungnya, telah mengambil langkah konkrit dengan menerapkan sistem kerja campuran yang menggabungkan kerja di kantor dan Work From Home (WFH), yaitu pola tiga hari bekerja di kantor dan dua hari dari rumah. Sehingga pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga harus disesuaikan, dapat diberikan sebesar 50 persen dari jumlah yang seharusnya diterima oleh para pegawai.

“Dampak dari kebijakan ini, tidak hanya terasa dalam sektor pembangunan infrastruktur hingga menyentuh langsung kesejahteraan aparatur sipil negara, malainkan juga pelaksanaan berbagai program prioritas yang telah ditetapkan kota,” terang Nikijuluw. 

“Keputusan ini bukanlah pilihan yang mudah, tetapi merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari, akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Bahkan berbagai kegiatan perjalanan dinas yang tidak mendesak juga harus dikurangi secara signifikan, untuk menghemat anggaran yang ada,” tambah dia.

Dijelaskan, pemotongan TKD juga berdampak langsung pada pelaksanaan 17 program prioritas yang telah dijanjikan Walikota dan Wakil WAlikota Ambon ke masyarakat. Mulai dari penyediaan air bersih, infrastruktur hingga dukungan bagi para pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. 

Ia juga menjelaskan, skenario pembangunan yang telah dirancang berbagai OPD Pemkot Ambon, harus melalui proses revisi yang mendalam atau disesuaikan dengan skala pelaksanaan, sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan. 

“Sebagai upaya konkret untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran, Pemkot Ambon berencana memanfaatkan dana insentif yang diperoleh, melalui penghargaan Sutami Award dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” tandasnya. 

Nikijuluw menilai, dana tersebut akan dialokasikan secara fokus untuk belanja modal, yang bertujuan pada pembangunan infrastruktur dan bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas di seluruh wilayah Kota Ambon.

Ia juga menekankan, Pemerintah Kota Ambon harus bijak dalam mengelola setiap sumber keuangan yang ada. Mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat, hingga dana insentif seperti penghargaan yang diterima saat ini.

“Prioritas utama yang harus ditegakkan adalah, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak positif, dan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Ambon,” pintanya.

Nikijuluw berharap, dengan pengaturan prioritas yang jelas serta kolaborasi yang erat antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat, Kota Ambon tetap dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik, meskipun harus menghadapi tantangan keterbatasan anggaran yang signifikan.

Sumber: