Anggota DPR RI: Maluku Kaya SDA, Tapi Justru Masuk Kategori Daerah Maskin

DISWAY.ID  - Anggota DPR RI Fraksi PKS asal Maluku, Sadiah Uluputty mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang seolah tidak berpihak terhadap Provinsi Maluku. 

Provinsi dengan potensi laut yang kaya ini, sudah puluhan tahun diperjuangkan untuk menjadi wilayah Lumbung Ikan Nasional (LIN) dengan membangun Pelabuhan yang terintegrasi, Ambon New Port (ANP). Namun sejak era Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Joko Widodo, LIN dan ANP tak kunjung terealisasi.

“Sudah lebih dari 25 tahun kami berjuang, namun kami masih merasa terpinggirkan. Potensi Maluku luar biasa, tapi kebijakan pemerintah pusat sering kali tidak berpihak pada kami,” ujar Uluputty dilansir pada Rabu 16 April 2025. 

Menurutnya, ketimpangan pembangunan masih sangat dirasakan di Maluku, terutama di sektor perikanan dan pertanian. 

Padahal, wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun demikian, Maluku tetap tergolong sebagai salah satu daerah miskin di Indonesia.

“Meski daerah ini kaya akan sumber daya alam, Maluku justru masuk dalam kategori daerah miskin,” kata Uluputty.

Uluputty berharap agar pemerintah pusat lebih memperhatikan daerah kepulauan dengan memasukkan variabel luas wilayah laut dalam perhitungan anggaran dan kebijakan pembangunan.

Uluputty menegaskan bahwa perjuangan untuk Maluku tidak akan berhenti hanya dalam rapat ini saja. Ia dan rekan-rekannya di DPR dan DPD RI berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Maluku dan masyarakat untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat Maluku didengar dan diperjuangkan secara konsisten.

“Perjuangan ini adalah harapan bagi seluruh masyarakat Maluku, dan kami akan terus berjuang agar daerah kepulauan ini mendapatkan perhatian yang layak,” tegas Uluputty.

Adapun rapat digelar bersama anggota DPR RI daerah pemilihan Maluku dan anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) Maluku, bersama dengan Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun di ruang rapat DPRD Provinsi Maluku, Senin, 14 April 2025. *

Sumber: