DISWAY.ID – Komisi VII DPR RI mendorong agar masyarakat di kawasan timur Indonesia, khususnya Provinsi Maluku, dapat menikmati manfaat lebih besar dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Upaya ini dilakukan demi pemerataan ekonomi dan memperkuat perputaran uang di daerah.
“Sekarang kita lagi dorong bagaimana terjadi serapan dana KUR yang lebih besar di Maluku,” ujar anggota Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, Rabu malam 11 Juni 2025.
Pernyataan itu disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi VII ke Maluku. Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur Maluku Abdulah Vanath, Sekda Sadali Ie, unsur Forkopimda, serta perwakilan dari TVRI, RRI, dan Perum LKBN ANTARA.
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, bersama Lamhot Sinaga, Samuel Wattimena, Siti Mukaromah, dan sejumlah pejabat dari kementerian mitra kerja.
Lamhot menjelaskan bahwa sejak Desember 2024, pemerintah telah mengalokasikan anggaran KUR sebesar Rp300 triliun. Namun, ia mengingatkan bahwa penyerapan dana tersebut masih sangat timpang, di mana wilayah Jawa menyerap hampir 70 persen, sedangkan daerah lain seperti Maluku masih tertinggal.
"Jangan sampai alokasi dana KUR Rp300 triliun yang telah disiapkan pemerintah, jangan sampai kecil tingkat penyerapannya," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti kebijakan baru terkait skema agunan KUR. “Apalagi kemarin komisi sudah sepakat bahwa KUR dengan nilai Rp100 juta ke bawah tidak lagi menggunakan agunan, kecuali untuk yang Rp100 juta ke atas baru diperlukan jaminan,” jelasnya.
Dengan pelonggaran tersebut, Lamhot berharap rakyat kecil di Maluku lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan usaha. Ia menilai, penyerapan KUR yang tinggi akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia pun meminta Dinas Koperasi dan UMKM Maluku lebih aktif mengawal proses penyaluran KUR, mengingat saat ini sudah ada 49 bank yang menjadi penyalur, termasuk bank swasta dan bank pembangunan daerah.
"Yang perlu dioptimalkan adalah bagaimana serapan KUR di sini kalau lebih besar nilainya, maka perputaran ekonomi kerakyatan akan menjadi bisa bertumbuh dan berkembang," pungkasnya.