Maluku Raih Peringkat Kedua Penggerak Daerah Terpencil di Mandaya Awards 2025

DISWAY.ID -Provinsi Maluku berhasil meraih posisi kedua dalam kategori Penggerak Daerah Terpencil pada ajang Mandaya Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia.

“Posisi pertama dalam kategori ini diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT),” ujar Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku, Saiful Indra Patta, di Ambon, Jumat 17 Oktober 2025.

Ia menjelaskan bahwa Mandaya Awards merupakan bentuk penghargaan pemerintah pusat kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga, dunia usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat yang memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat di seluruh Indonesia.

“Penghargaan yang diterima Provinsi Maluku menjadi bukti pengakuan atas keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian masyarakat desa, khususnya di wilayah-wilayah terpencil,” katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Saiful menekankan pentingnya pendekatan yang berkelanjutan dalam membangun masyarakat mandiri dan berdaya saing.

“Ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat menjadi berdaya, mandiri, dan bermartabat,” ujarnya.

Ia menilai semangat pemberdayaan masyarakat di Maluku telah sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

“Mandaya bukan sekadar penghargaan, tapi simbol perubahan paradigma: dari bantuan menjadi pemberdayaan, dari program menjadi gerakan, dari ide menjadi dampak nyata,” tegasnya.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, angka kemiskinan nasional saat ini berada di level 8,47 persen, dengan indeks ketimpangan sosial sebesar 0,375.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku tercatat 16,05 persen atau sekitar 287,8 ribu jiwa, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2023.

Melihat capaian tersebut, pemerintah daerah berupaya mendorong kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas masyarakat agar tercipta kemandirian ekonomi.

“Setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah ditargetkan menjadi investasi sosial yang menumbuhkan produktivitas, bukan ketergantungan,” pungkasnya.

 

Sumber: