DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan memperkuat pengawasan terhadap badan usaha di wilayahnya.
Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi ketentuan dalam mendaftarkan pekerja mereka dan menyampaikan data yang akurat terkait upah dan jumlah tenaga kerja.
“Kami terus berkoordinasi dan bersinergi dengan petugas pemeriksa BPJS Kesehatan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha. Hal ini penting agar data pekerja dan upah yang dilaporkan benar-benar akurat," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Melianus Hanny Kakerissa, dikutip pada Rabu 21 Mei 2025.
Dukungan terhadap pengawasan ini juga diperkuat dengan langkah-langkah evaluasi rutin serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di fasilitas layanan tingkat pertama yang menjadi fokus perhatian Pemprov Maluku.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, menuturkan bahwa pemerintah daerah akan segera mengeluarkan surat edaran untuk memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, kerja sama intens antara Pemprov Maluku dan BPJS Kesehatan terus dijalankan melalui evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program JKN, demi menyempurnakan sistem layanan kesehatan di berbagai lini.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy, turut menekankan pentingnya keakuratan data kependudukan sebagai bagian integral dari optimalisasi pelayanan.
“Sinergisitas antarinstansi sangat penting untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, terutama dalam verifikasi data peserta JKN dan pendataan pekerja di seluruh kabupaten dan kota,” katanya.
Dalam Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan yang berlangsung pada hari Selasa, berbagai pihak menyampaikan pandangan dan rekomendasi untuk mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan di wilayah Maluku.
Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan, Rahmad Asri Ritonga, memberikan apresiasi atas dedikasi pemerintah provinsi dalam menjaga cakupan Universal Health Coverage (UHC) secara berkelanjutan.
“Keberhasilan program JKN tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga pada partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk badan usaha,” ujar Rahmad.
Dengan penguatan koordinasi, akurasi data, dan partisipasi berbagai elemen, Pemprov Maluku optimistis pelaksanaan JKN dapat terus ditingkatkan serta menjangkau seluruh masyarakat di provinsi tersebut. *