Walikota Ambon Ikut Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bansos, Perkuat Sistem Pendataan

AMBON, DISWAY.ID – Usai hadiri Rakornas 2026, Walikota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena, mengikuti Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, yang berlangsung di ruang C Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sosialisasi tersebut, bertujuan untuk memperkuat sistem pendataan bantuan sosial secara nasional melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi. 

Dalam forum tersebut, Walikota menekankan, pentingnya keandalan data sebagai fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan bansos dan penanganan kemiskinan ekstrem.

“Hari ini kita semua diperhadapkan dengan soal keandalan data. Jadi data ini penting untuk apa? Data dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan,” tandas walikota, lewat rilisnya. 

Ia menjelaskan, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Data yang akurat dan faktual akan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial serta perencanaan program pembangunan masyarakat miskin ekstrem.

“Misalnya soal data terpadu sosial ekonomi nasional. Data ini menjadi dasar kita untuk memiliki kebijakan, baik untuk bantuan sosial, pengembangan masyarakat miskin ekstrem, dan lain-lain,” paparnya.

Mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Maluku ini menyebutkan, pemerintah daerah dapat belajar dari praktik baik yang telah diterapkan di beberapa wilayah. Salah satunya Kabupaten Banyuwangi yang dinilai berhasil mengembangkan sistem pendataan digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

“Ada contoh baik, misalnya dari Kabupaten Banyuwangi yang lebih dulu telah membuat pendataan secara digital berbasis AI. Ini yang penting untuk kita pelajari dan terapkan,” tandasnya.

Menurutnya, saat ini terdapat 41 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah piloting digitalisasi bantuan sosial, termasuk Kota Ambon. Sehingga program piloting ini, diharapkan mampu mempercepat kesiapan data secara nasional sebagaimana arahan pemerintah pusat.

“Ada 41 kabupaten/kota yang menjadi piloting hari ini, salah satunya Kota Ambon. Tujuannya agar sesuai dengan arahan Pak Luhut, bahwa diharapkan pada bulan Oktober semua data sudah siap,” harap walikota.

Ia juga mengakui, penerapan pendataan digital memiliki konsekuensi, dimana jumlah penerima bantuan sosial dapat mengalami perubahan. Namun hal tersebut merupakan dampak dari penggunaan data faktual yang lebih akurat dan transparan.

“Konsekuensi dari pendataan secara digital, ada yang turun dan ada juga yang naik karena berbasis pada data faktual. Setiap orang dan setiap pihak diberikan ruang untuk mengkritisi dan membandingkan data tersebut. Jika tidak benar, maka bisa diperbaiki,” imbuh dia.

Dia menambahkan, pembaruan sistem pendataan itu dilakukan untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial, agar benar-benar tepat sasaran. Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan hanya masyarakat yang berhak yang menerima bantuan.

“Ini untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pendataan, supaya ke depan orang yang menerima bantuan sosial adalah mereka yang berhak. Yang tidak berhak tidak boleh menerima,” ujarnya.

Sumber: