Gubernur Maluku Tekankan Poros Maritim dan Peran FH Unpatti pada Dies Natalis ke-69

DISWAY.ID - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menghadiri peringatan Dies Natalis ke-69 Fakultas Hukum Universitas Pattimura bertempat di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Rabu (1/10/2025).

Mengawali sambutannya, Gubernur Maluku menyampaikan penghargaan kepada Fakultas Hukum Universitas Pattimura atas kontribusinya dalam mencetak generasi penegak hukum di wilayah timur Indonesia.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk hadir di tengah-tengah keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura, dalam rangka memperingati Dies Natalis yang ke-69. Momentum ini bukan sekadar perayaan usia, melainkan sebuah refleksi atas perjalanan panjang institusi ini,” ujar Gubernur.

Lewerissa juga menekankan bahwa laut adalah mengikat bangsa, bukan memisahkan. Ia mengangkat kembali semangat Deklarasi Djuanda 1957 sebagai fondasi hukum bagi kesatuan wilayah Indonesia, yang kemudian dikukuhkan dalam UNCLOS 1982.

“Melalui Deklarasi Djuanda 1957, para pendahulu kita dengan gagah berani menyatakan kepada dunia bahwa laut di antara pulau-pulau nusantara bukanlah pemisah, melainkan pemersatu,” ungkapnya.

 

Lewerissa menjelaskan bahwa Maluku berada di jantung wilayah laut nasional, dengan potensi perikanan yang luar biasa dari tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP 714, 715, dan 718), yang mencakup lebih dari lingkaran potensi ikan nasional. Namun, potensi besar ini mengancam tantangan multidimensi, mulai dari praktik penangkapan ikan ilegal, konektivitas yang terbatas, hingga dampak perubahan iklim dan kekurangan tenaga kerja terampil.

Pemerintah Provinsi Maluku, menurut Lewerissa, telah merencanakan arah pembangunan maritim yang tidak hanya memperkuat kesejahteraan negara, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi biru yang inklusif.

“Penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dipandang sebagai mandat strategi pembangunan ekonomi biru Indonesia,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya kemitraan antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi, termasuk Universitas Pattimura, dalam memperkuat kebijakan dan pemberdayaan masyarakat maritim.

“Dengan sinergi pemerintah yang visioner, akademisi yang mencerahkan dan masyarakat yang berdaya, Maluku akan menjadi pusat gravitasi baru yang menentukan arah Indonesia menuju pusat peradaban maritim dunia,” tutupnya.

Lewerissa menambahkan bahwa pengawasan laut yang begitu luas tidak dapat ditangani secara tunggal oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, dibangun kerja sama multipihak yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, aparat penegak hukum, hingga masyarakat lokal untuk menjaga sumber daya laut.

“Pemerintah Provinsi menyadari bahwa pengawasan laut yang begitu luas tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, dibangunlah sebuah model kerja sama multi-pihak yang solid,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa arah pembangunan perbatasan tidak dapat lagi menjadikan wilayah terluar sebagai halaman belakang negara. Pemerintah Provinsi melalui strategi pembangunan kawasan perbatasan ingin menjadikannya sebagai zona pertumbuhan baru yang terintegrasi dengan pusat-pusat ekonomi.

Sumber: