Anggota Dewan Asal Maluku Minta Pemerintah Tegas Terhadap Kapal Asing yang Mencuri Ikan di Perairan Indonesia

DISWAY.ID - Pemerintah Indonesia diminta ambil sikap tegas terhadap maraknya praktik penangkapan ikan ilegal yang masih terjadi di wilayah perairan Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku yang dikenal sebagai Seribu Pulau.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan, Saadiah Uluputty.

Anggota DPR RI Dapil Maluku ini meminta pemerintah bertindak tegas terhadap kapal-kapal asing yang diduga melakukan aktivitas ilegal tersebut. 

Kapal-kapal tersebut berasal dari negara seperti Vietnam, Taiwan, dan Filipina, yang dilaporkan melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan Indonesia, termasuk di perairan Maluku.

Ia menilai bahwa praktik pencurian ikan bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga sebuah tindakan yang merusak ekosistem laut serta mengancam kedaulatan negara.

Politikus dari Maluku ini juga menyampaikan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang mencatat penangkapan dua kapal berbendera Vietnam yang mengangkut 4.500 kilogram ikan di wilayah Laut Natuna Utara pada pertengahan April 2025.

Selain itu, otoritas juga menangkap kapal asal Taiwan di Laut Aru, Maluku, serta kapal dari Filipina di perairan Talaud.

Diperkirakan, praktik tersebut menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp150 miliar, ditambah dampak kerusakan terhadap ekosistem laut.

Tidak hanya menyoroti pelanggaran oleh kapal asing, Saadiah juga menekankan bahwa praktik penangkapan ikan ilegal oleh nelayan lokal, seperti penggunaan cantrang dan setrum rakitan, juga merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan sumber daya perikanan.

“Ini bukan sekadar pelanggaran teknis. Ini adalah ancaman terhadap keberlanjutan dan ketahanan pangan laut kita,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih, serta perlunya kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat pengawasan di laut.

Saadiah juga mendorong pemanfaatan teknologi pemantauan seperti Vessel Monitoring System (VMS), namun tetap meminta agar nelayan kecil diberikan dukungan pembiayaan agar tidak terbebani.

“Negara harus hadir secara utuh, menjaga laut dari pencurian oleh asing sekaligus tidak memberatkan nelayan kecil dalam menjalankan usaha mereka yang sah,” ucapnya. *

 

Sumber: