Pemprov Maluku Genjot PAD Lewat E-Government, Kurangi Ketergantungan ke Pusat

DISWAY.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku semakin serius memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat kemandirian fiskal. Melalui penerapan e-government, Pemprov menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat serta menekan potensi kebocoran penerimaan.

"Pemprov menargetkan digitalisasi penuh sistem pemungutan PAD melalui e-government, integrasi data, hingga kanal pembayaran modern untuk meningkatkan kepatuhan dan menekan kebocoran," ujar Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon, Maluku, Jumat 15 Agustus 2025.

Menurut Hendrik, sistem pemungutan PAD akan dikonsolidasikan dalam sebuah platform digital terpadu. Seluruh jenis pajak dan retribusi, mulai dari pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, hingga retribusi parkir dan pasar, bakal dikelola secara terpusat.

Wajib pajak juga diberikan kemudahan untuk mendaftar, memperbarui data, dan melaporkan kewajiban mereka secara daring tanpa harus mendatangi kantor pajak daerah. Untuk pembayaran, tersedia berbagai kanal nontunai seperti transfer bank, QRIS, dan dompet digital. Dengan begitu, setiap transaksi langsung tercatat di sistem pemerintah daerah, sehingga kebocoran bisa ditekan.

"Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur pemantauan dan pelaporan secara real-time, yang memungkinkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memantau perkembangan penerimaan setiap saat serta menggunakan data tersebut untuk pengambilan keputusan fiskal yang cepat dan tepat," jelas Hendrik.

Ia menambahkan, dukungan teknologi lanjutan seperti big data, sistem informasi geografis (GIS), dan kecerdasan buatan (AI) akan memperkuat kemampuan Pemprov Maluku dalam memetakan potensi pajak sekaligus memprediksi tren penerimaan di masa depan.

Penerapan e-government ini diharapkan membawa banyak manfaat, mulai dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas, efisiensi waktu dan biaya administrasi, perluasan basis pajak, hingga dorongan bagi wajib pajak agar lebih patuh melalui sistem pengingat otomatis.

"Dengan sistem yang modern dan terintegrasi, penerimaan PAD menjadi lebih aman, efisien, dan berkelanjutan, memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pemerataan layanan di seluruh wilayah," kata Hendrik.

Senada dengan itu, Kepala Bapenda Maluku Ina Waty Thaher menegaskan bahwa potensi besar provinsi ini di sektor kemaritiman, perikanan, pariwisata bahari, hingga ekonomi kreatif perlu dikonversi menjadi kekuatan fiskal yang nyata.

"Peran provinsi akan menjadi dirigen orkestra fiskal ini, memberikan asistensi teknis, memfasilitasi kerja sama antardaerah, serta mengawal advokasi kebijakan ke pusat," ucap Ina.

Dengan optimalisasi PAD yang berkelanjutan, lanjutnya, Pemprov Maluku menargetkan ruang fiskal yang cukup untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif serta pemerataan layanan dasar di seluruh wilayah kepulauan. 

Sumber: