Pemprov Maluku Genjot Perkebunan Kakao untuk Dongkrak Ekonomi Petani dan Kurangi Kemiskinan

DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berupaya menjadikan pengembangan perkebunan kakao sebagai motor peningkatan kesejahteraan petani sekaligus strategi menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Langkah ini diambil untuk mempercepat keluarnya Maluku dari posisi sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia.

Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menegaskan pentingnya sektor pertanian, khususnya perkebunan kakao, sebagai pilihan strategis yang sesuai dengan karakter masyarakat Maluku. 

“Pengembangan sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan kakao menjadi pilihan strategis karena karakter masyarakat Maluku yang cenderung kembali ke kebun di usia tertentu,” ujarnya di Ambon, Sabtu 7 November 2025. .

Pernyataan itu disampaikan dalam forum bersama Ikatan Alumni Universitas Pattimura (Ikapatti), yang menjadi wadah bagi Vanath untuk mengajak para alumni memberikan gagasan dan kritik konstruktif bagi pembangunan daerah, terutama di bidang pertanian.

Menurutnya, meskipun Maluku dikenal sebagai daerah maritim, sektor kelautan dan perikanan tidak selalu memberikan hasil yang stabil karena tergolong padat modal dan tidak produktif setiap hari.

“Nelayan pada usia 60 tahun mungkin sudah tidak bisa melaut, tetapi masih sangat memungkinkan untuk berkebun. Karena itu, kita memaksimalkan potensi pertanian sebagai tulang punggung ekonomi rakyat,” kata Vanath.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Maluku mulai mengalokasikan anggaran pada 2025 untuk pengembangan kebun rakyat dengan varietas kakao unggulan. Program ini juga sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang mendorong peningkatan komoditas kakao nasional. “Kakao dipilih karena dapat dipanen berkala dan memberi pendapatan yang lebih stabil bagi petani,” ujarnya.

Selain fokus pada perluasan areal tanam, Vanath menekankan pentingnya mengubah pola pikir generasi muda agar tidak memandang profesi petani sebagai pekerjaan kelas dua. “Mindset anak-anak kita harus diubah. Pertanian adalah masa depan,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui APBN 2026 akan menyalurkan bantuan bibit kakao untuk 1.500 hektare lahan dan bibit pala untuk 400 hektare. “Target penanaman kakao pada masa kepemimpinan gubernur saat ini ditetapkan mencapai 5.000 hektare dalam lima tahun,” tambahnya.

Untuk memperkuat keberlanjutan program, Pemprov Maluku menyiapkan dukungan pembiayaan melalui APBD berupa bantuan biaya pemeliharaan bagi petani sebesar Rp1,5 juta per bulan per hektare. Skema ini diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian dan membuka lapangan kerja baru.

“Dengan lahan dari masyarakat, bibit dari pemerintah pusat, dan biaya pemeliharaan dari pemerintah daerah, kita ingin memastikan masyarakat betul-betul merasakan manfaat ekonomi dari perkebunan kakao,” tutup Vanath.

 

Sumber: