Pelabuhan Terpadu Maluku Jadi Harapan Baru Pengentasan Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia

DISWAY.ID  – Pemerintah pusat menaruh perhatian serius pada pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia, khususnya di Maluku. Salah satu proyek strategis yang menjadi fokus adalah pembangunan Maluku Integrated Port atau pelabuhan terpadu Maluku, yang digadang-gadang sebagai solusi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa proyek ini memiliki arti penting, tak hanya untuk agenda nasional, tetapi juga untuk kepentingan daerah.

“Pembangunan ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, karena rencana pembangunan nasional itu, juga untuk kepentingan kemajuan daerah termasuk di dalamnya proyek strategis nasional Maluku Integrated Port atau pelabuhan terpadu Maluku,” ujar Rachmat dalam kunjungan kerjanya ke Kota Ambon, Senin 16 Juni 2025.

Lebih lanjut, Rachmat menyampaikan bahwa kehadiran pelabuhan ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi di kawasan timur Indonesia secara menyeluruh, tak hanya di Provinsi Maluku.

 

“Contohnya bagaimana meningkatkan konektivitas antarwilayah untuk memastikan pasokan pangan cepat dan tepat. oleh sebab itu ini harus terintegrasi dan juga holistik,” jelasnya.

Dengan posisi geografis yang berada di jantung wilayah maritim Indonesia timur, Maluku memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Namun, potensi tersebut selama ini belum tergarap maksimal lantaran minimnya infrastruktur pendukung.

“Pelabuhan terpadu bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pusat integrasi antara produksi, distribusi, dan pasar. Ini yang bisa mengangkat nilai tambah hasil laut Maluku dan membuka lapangan kerja,” tambahnya.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, turut mengungkapkan bahwa pelabuhan terpadu yang direncanakan akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern. Mulai dari area bongkar muat, fasilitas pengolahan hasil laut, gudang penyimpanan berteknologi rantai dingin, hingga akses transportasi darat dan laut yang efisien.

Proyek ini juga diperkuat dengan kajian makro dari Bappenas yang menunjukkan adanya korelasi kuat antara infrastruktur pelabuhan yang memadai dengan penurunan angka kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi sosial ekonomi Maluku menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2024. Tingkat kemiskinan tercatat mengalami penurunan dari 16,05 persen pada Maret 2024 menjadi 15,78 persen pada September 2024. Secara jumlah, penduduk miskin berkurang dari 297,68 ribu menjadi 293,99 ribu orang.

Meski begitu, Rachmat menekankan bahwa pekerjaan rumah masih cukup besar, terutama di wilayah pedesaan. Berdasarkan data yang sama, jumlah penduduk miskin di desa justru meningkat dari 24,43 persen menjadi 25,08 persen dalam periode yang sama. Sebaliknya, kondisi di wilayah perkotaan membaik dengan tingkat kemiskinan turun dari 5,14 persen menjadi 4,59 persen.

Pemerintah berharap dengan percepatan pembangunan pelabuhan terpadu ini, Maluku bisa bertransformasi menjadi simpul utama perekonomian maritim nasional, sekaligus memutus rantai kemiskinan yang telah lama menjadi tantangan utama di daerah tersebut.

Sumber: