Komisi VII DPR Dorong Pengembangan Industri Perikanan Maluku, Targetkan Pengolahan Hasil Laut Maksimal

DISWAY.ID  — Komisi VII DPR RI menyatakan komitmennya untuk mendorong pengembangan industri perikanan di Provinsi Maluku sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi daerah berbasis potensi kelautan.

“Kami akan mengusulkan ke rapat DPR RI nanti tentang bagaimana kita mengembangkan industri perikanan dengan meningkatkan pengolahan hasil laut di Maluku,” ujar anggota Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, saat melakukan kunjungan kerja di Ambon, Minggu15 Juni 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian pertemuan reses Komisi VII DPR RI bersama Wakil Gubernur Maluku Abdulah Vanath, Sekda Sadali Ie, unsur Forkopimda, serta pimpinan lembaga penyiaran nasional TVRI, RRI, dan Perum LKBN ANTARA pada 11–15 Juni 2025.

Rombongan Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan publikasi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dan turut diikuti anggota seperti Lamhot Sinaga, Samuel Wattimena, dan Siti Mukaromah, bersama jajaran staf kementerian terkait.

Dalam forum tersebut, Lamhot menyoroti besarnya potensi kelautan Maluku yang selama ini belum tergarap optimal. Ia menilai minimnya infrastruktur pendukung serta kurangnya perhatian pemerintah pusat menjadi hambatan utama yang harus segera diatasi.

Komisi VII, lanjut Lamhot, akan mendorong langkah konkret berupa pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan, penguatan industri pengolahan hasil laut, serta peningkatan akses terhadap energi dan teknologi bagi para nelayan maupun pelaku usaha sektor perikanan.

“Tentunya ini juga merupakan kerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Maluku untuk melakukan sejumlah program yang sasarannya yakni pengolahan perikanan. Sehingga hilirisasi tidak hanya ada di bidang tambang atau pertanian, tetapi juga di bidang perikanan,” jelasnya.

Ia menambahkan, peluang investasi di sektor perikanan Maluku perlu terus dibuka dan difasilitasi agar dukungan dari seluruh mitra kerja Komisi VII bisa dimaksimalkan demi mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pun, menurut Lamhot, menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mewujudkan ekosistem kelautan dan perikanan yang produktif dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, Provinsi Maluku mencatat produksi perikanan sebesar 764.776 ton sepanjang tahun 2024. Angka tersebut memperkuat posisi Maluku sebagai salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Tanah Air.

Adapun komoditas utama yang mendominasi hasil tangkapan meliputi ikan laut seperti tuna, cakalang, tongkol, kembung, dan layang. Selain itu, udang vannamei juga menjadi primadona ekspor menyusul meningkatnya permintaan dari pasar global.

 

Sumber: