Gubernur Maluku Raih Penghargaan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Terbaik di Rakornas

DISWAY.ID - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menerima penghargaan sebagai Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) terbaik pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Rakornas TPPS) yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium J. Leimena, Gedung Adhyatma lantai 2 Kementerian Kesehatan, pada Rabu, 12 November 2025.

Selain Maluku, penghargaan serupa juga diberikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Gubernur Hendrik Lewerissa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di wilayahnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui diterbitkannya Surat Edaran Nomor: 400.7.13.5/89 Tahun 2025 tentang Partisipasi Dalam Gerakan Genting, yang menjadi dasar dukungan penuh Pemerintah Provinsi Maluku terhadap program penanganan stunting.

Dengan adanya surat edaran tersebut, dukungan dari jajaran pemerintah daerah semakin kuat dalam pelaksanaan program pencegahan stunting di seluruh Maluku.

Dalam siaran pers yang diterima media, disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14,2 persen pada 2029 dan 5 persen pada 2045, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2045.

Sebagai bentuk komitmen bersama, Sekretariat Wakil Presiden menggelar Rakornas TPPS 2025 yang dihadiri langsung oleh Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting, yaitu Wakil Presiden RI.

Kegiatan bertema “Mengukuhkan Komitmen Bersama untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia” ini menegaskan pentingnya kesinambungan kolaborasi dan penguatan komitmen lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting nasional.

Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa meskipun angka stunting di Indonesia terus menurun, pemerintah tetap memperkuat komitmen dengan menghadirkan berbagai program unggulan.

“Meskipun prevalensi stunting turun secara signifikan, pemerintah terus memperkuat komitmen dengan meluncurkan berbagai program unggulan terkait penurunan stunting seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG),” ujar Gibran.

Ia juga menekankan bahwa percepatan penurunan stunting harus dilakukan dengan fokus pada pencegahan stunting baru.

“Yang perlu diperhatikan diantaranya pastikan ibu hamil mempunyai status kesehatan dan gizi yang baik, balita terpenuhi gizinya, serta anak-anak terhindar dari masalah kesehatan dengan melakukan pemantauan tumbuh kembang berkala di Posyandu. Selain itu, perlu untuk memastikan pemberian ASI eksklusif, Makanan Pendamping ASI (MPASI), Imunisasi Dasar Lengkap, serta penyediaan akses air minum dan sanitasi aman,” ungkapnya.

Menurut Gibran, kunci percepatan penurunan stunting terletak pada komitmen kepala daerah untuk menjadikan isu ini sebagai prioritas utama.

“Untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia, dibutuhkan komitmen kuat dari para Kepala Daerah untuk menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas. Untuk itu, penting meningkatkan kapasitas tenaga pelaksana di lapangan, memperkuat koordinasi lintas sektor mulai dari pusat sampai ke daerah, serta melakukan edukasi intensif kepada seluruh lapisan masyarakat,” tegas Gibran.

Secara terpisah, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden, Dyah Kusumastuti, menekankan pentingnya kepemimpinan kolaboratif dalam mempercepat penurunan stunting.

“Berbagai cerita nyata dari pemerintah daerah, desa dan mitra pembangunan yang disampaikan pada Rakornas PPS menunjukkan bagaimana kolaborasi, kreativitas, dan kepemimpinan yang mampu mengubah angka statistik menjadi perubahan hidup yang dirasakan masyarakat,” jelas Kusumastuti.

Rakornas TPPS tahun ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Keuangan, Badan Gizi Nasional, serta Badan Pangan Nasional.

 

Total peserta mencapai 300 orang secara luring dan 2.450 peserta daring, yang berasal dari unsur pemerintah pusat, daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra pembangunan.

Sumber: