Wakil Gubernur Maluku Buka Rakor Mitra Percepatan Penurunan Stunting 2025

DISWAY.ID — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Mitra dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku Tahun 2025, yang berlangsung di Lantai 9 Zest Hotel, Ambon, Selasa 4 November 2025.

Kegiatan ini digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Maluku, dan dihadiri oleh pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, organisasi wanita, TNI-Polri, LSM, serta mitra kerja lintas sektor yang berkomitmen terhadap upaya percepatan penurunan angka stunting di daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa persoalan stunting kini telah menjadi isu strategis nasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

“Kalau dulu stunting ini belum menjadi isu besar, tetapi dalam perjalanannya menjadi hal yang sangat penting. Kini BKKBN bukan hanya berbicara soal keluarga berencana, tetapi juga menjadi lembaga terdepan dalam percepatan penurunan stunting,” ujar Vanath.

Berdasarkan data dari BKKBN dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, angka prevalensi stunting di Maluku tahun 2023 dan 2024 masih berada di kisaran 28,4 persen, atau jauh di atas target nasional sebesar 14 persen. Kondisi tersebut menempatkan Maluku sebagai salah satu dari 18 provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.

Vanath menekankan bahwa upaya menurunkan angka stunting tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mempercepat penanganan masalah ini.

 “Bicara stunting berarti bicara soal nutrisi, pola asuh, lingkungan, dan kesehatan. Karena itu semua instansi harus berperan. Pemerintah daerah telah membentuk tim percepatan penurunan stunting yang dipimpin oleh Wakil Gubernur sendiri,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa mulai tahun 2026, program percepatan penurunan stunting akan diperkuat dalam perencanaan daerah dengan melibatkan seluruh OPD dan organisasi mitra, agar langkah yang diambil lebih terukur dan terkoordinasi.

Wakil Gubernur juga menyoroti berbagai faktor penyebab stunting yang tidak hanya berasal dari kekurangan gizi, tetapi juga karena rendahnya pengetahuan orang tua, pola asuh yang keliru, dan kondisi ekonomi keluarga yang lemah.

“Pola asuh menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting. Di banyak daerah, anak-anak menikah di usia muda, belum memahami cara merawat bayi dengan baik, dan akhirnya anak-anak mereka rentan terhadap stunting,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa peningkatan pendidikan dan ekonomi keluarga sangat penting untuk memastikan terpenuhinya gizi anak-anak di Maluku.

 “Jika ekonomi keluarga kuat, kebutuhan nutrisi bayi pasti terpenuhi. Namun bila belum, pemerintah harus hadir dengan langkah mitigasi dan program pemberdayaan,” tegas Vanath.

Dalam arahannya, Vanath mengajak seluruh pihak menjadikan gerakan penurunan stunting sebagai gerakan bersama yang berkelanjutan. Ia menggambarkan penanganan stunting seperti merawat pohon pala yang hanya akan berbuah baik jika dirawat dengan penuh perhatian dan kesabaran.

 “Kita tidak perlu banyak anak, yang penting anak-anak kita produktif dan sehat. Anak-anak inilah yang akan menjadi sumber daya manusia unggul menyongsong Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Sumber: