DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) kini tengah menyelesaikan salah satu tahapan penting demi terealisasinya program Sekolah Rakyat (SR), yakni pengurusan sertifikat lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah tersebut.
Kepala Dinas Sosial Buru Selatan, Usman Ali Ikhsan, menjelaskan bahwa proses ini melibatkan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan hingga saat ini pihaknya masih menunggu terbitnya sertifikat resmi.
“Proses sertifikasi lahan ini dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk Bursel, kami masih menunggu sertifikat lahannya. Kalau itu sudah selesai, dokumen lainnya sudah lengkap,” ujarnya di Ambon, Kamis 17 Juli 2025.
Ia menambahkan, lahan yang disiapkan merupakan milik warga yang telah dibeli oleh pemerintah daerah. Namun, proses administrasi untuk pengalihan hak dan penyesuaian nama memerlukan waktu agar semuanya sah secara hukum.
Dari seluruh daerah di Maluku, hanya beberapa yang berhasil lolos seleksi awal program Sekolah Rakyat oleh pemerintah pusat. Saat ini, Bursel masih melengkapi dokumen pendukung serta mempersiapkan zonasi untuk pelaksanaan program.
Berdasarkan rencana awal, sekolah ini akan membuka enam rombongan belajar (rombel), masing-masing dua untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Jumlah total siswa yang diperkirakan akan tertampung mencapai 98 orang. Meski begitu, data lengkap dengan nama dan alamat dari calon peserta masih dalam tahap verifikasi oleh SDM Program Keluarga Harapan (PKH).
Proses pendataan siswa juga belum rampung, karena hasil validasi masih ditunggu. Pemerintah daerah memperkirakan penerimaan peserta didik baru akan mulai berjalan pada tahun 2026.
Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memastikan anak-anak dari keluarga penerima bantuan sosial memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, dengan pendekatan zonasi dan fasilitas belajar yang memadai.
Pemkab Bursel menyambut baik program ini dan menegaskan tekadnya untuk ikut ambil bagian dalam menekan angka putus sekolah serta mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kawasan yang selama ini masih minim akses pendidikan. *