MALUKU.DISWAY.ID - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku telah menyampaikan sikap resmi partai terkait Wakil Presiden (Wapres) pengganti setelah pengunduran Gibran Rakabuming Raka.
Sikap resmi itu Kembali disampaikan AHY pada Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Demokrat Provinsi Maluku, yang berlangsung di hotel The Natsepa, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (21/11/2026).
AHY yang mengikuti Musda tersebut secara daring, mengatakan, Partai Demokrat telah menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden RI Prabowo Subianto, terkait proses penentuan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Sebagai partai pengusul Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, AHY juga menegaskan posisi partai itu dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.
"Demokrat sebagai bagian dari koalisi, berada dalam satu perahu yang sama. Saya sebagai Ketua Umum secara resmi telah menyampaikan sikap dan pandangan Partai Demokrat. Di mana Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon wakil presiden," tegas AHY, saat memberikan sambutan secara daring, dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Demokrat Provinsi Maluku, yang berlangsung di hotel The Natsepa, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (21/11/2026).
Dirinya juga menegaskan kepada seluruh kader Demokrat di Maluku dan seluruh daerah lainnya, bahwa Demokrat tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo.
"Demokrat akan mengawal seluruh tahapan konstitusional yang berlangsung sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku," tegasnya
Selain persoalan pengganti Wapres, AHY juga membahas pentingnya konsolidasi dan soliditas seluruh kader partai di Provinsi Maluku dalam menghadapi agenda politik mendatang.
Dengan meminta Musyawarah Daerah (Musda) VI Demokrat Maluku tidak menjadi ajang persaingan yang berujung pada perpecahan, melainkan momentum memperkuat persatuan dan membangun kembali kekuatan partai.
Dikatakan, dinamika pemilihan Ketua DPD, merupakan bagian dari proses demokrasi internal yang harus dihormati. Namun, perbedaan dukungan terhadap kandidat tidak boleh berkembang menjadi faksi-faksi yang melemahkan organisasi.
Ia menyebutkan, dua kandidat yang mengikuti proses Musda, yakni Halimun dan M. Thaher Hanubun, sama-sama memiliki niat untuk membesarkan Partai Demokrat. Karena itu, seluruh kader diminta memberikan ruang bagi proses demokrasi sekaligus menjaga persaudaraan politik.
"Musyawarah daerah sejatinya bukan untuk menghadirkan kompetisi yang sengit, yang kemudian berujung pada perpecahan. Tidak, sama sekali jauh dari itu. Ini adalah bagian dari demokrasi Partai Demokrat," tegas AHY.
AHY menekankan, siapa pun yang nantinya terpilih sebagai Ketua DPD Demokrat Maluku, harus mampu merangkul seluruh elemen partai. Sebaliknya, kandidat yang belum mendapatkan kepercayaan juga diharapkan tetap memberikan dukungan terhadap kepemimpinan yang terbentuk.
"Yang nanti akan terpilih menjadi pemimpin, harus merangkul semua pihak. Tidak boleh ada faksi-faksi. Begitu pula yang belum terpilih jangan merasa kecil hati dan kemudian menjauh dari partai ini. Kita butuh peran bersama," tandasnya.(*)