Kepala Sekolah di Aru Diingatkan, Pengelolaan Dana BOS Jadi Sorotan

Kepala Sekolah di Aru Diingatkan, Pengelolaan Dana BOS Jadi Sorotan

--

MALUKU.DISWAY.ID – Para kepala sekolah yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru diingatkan agar lebih berhati-hati dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, bahkan menegaskan tidak boleh ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran Pendidikan.

Peringatan itu disampaikan Kaidel saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru,  yang berlangsung di aula Kantor Bupati Kepulauan Aru, Jumat (20/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kaidel secara khusus menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025. Berdasarkan keterangan yang disampaikannya, terdapat temuan hingga 98 persen terkait Dana BOS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengatakan, pengelolaan Dana BOS saat ini juga sedang dalam proses audit. Karena itu, para kepala sekolah diminta menjadikan persoalan tersebut sebagai pelajaran, agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

Menurut Kaidel, jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar untuk memimpin dunia pendidikan dan mempersiapkan generasi masa depan Kepulauan Aru.

"Jangan sampai jabatan kepala sekolah yang baru dipercayakan justru menjadi malapetaka karena persoalan pengelolaan anggaran. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap pengelolaan dana yang tidak sesuai aturan," tegasnya.

Ia berharap para kepala sekolah tidak hanya berfokus pada penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah Dana BOS dimanfaatkan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain persoalan Dana BOS, Kaidel juga mengingatkan para kepala sekolah mengenai program revitalisasi satuan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat.

Dalam program tersebut, anggaran ditransfer langsung ke masing-masing sekolah untuk dikelola oleh kepala sekolah. Mekanisme ini, menurutnya, membutuhkan tanggung jawab dan kehati-hatian, terutama dalam pelaksanaan pembangunan fisik sekolah.

Karena itu, kepala sekolah diminta menaati seluruh prosedur pembangunan, memperhatikan aspek ramah lingkungan, serta tetap membangun koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun pemerintah daerah.

Kaidel tidak ingin program revitalisasi sekolah di Kepulauan Aru justru menimbulkan persoalan akibat lemahnya koordinasi atau pengabaian terhadap aturan yang berlaku.

Selain itu, dia berharap, seluruh pejabat yang menerima amanah baru dapat bekerja maksimal, memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Aru.

"Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik hari ini segera melakukan serah terima jabatan, mempelajari tugas pokok dan fungsi di tempat yang baru, kemudian langsung bekerja. Masyarakat saat ini menunggu bukti kerja nyata, bukan sekadar janji dan seremoni," tandasnya.(*)

Sumber: