DISWAY.DI – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bergerak cepat menyusun strategi efisiensi anggaran di tahun 2026. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) terkait pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang signifikan.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyampaikan rencana ini pada Senin (15/12/25) usai memimpin apel pagi di Balai Kota.
“Kita tidak bisa meratapi dan menangisi situasi, yang dilakukan adalah menyesuaikan kondisi dampak dari berkurangnya TKD,” katanya.
Wali Kota mengungkapkan, sebagai konsekuensi dari pemotongan TKD, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga terpaksa dipangkas hingga 50%. Anggaran TPP yang semula direncanakan sebesar Rp 78 miliar per tahun, kini diturunkan menjadi Rp 39 miliar per tahun.
Untuk mengimbangi pemotongan TPP tersebut dan menjaga kinerja pegawai, Pemkot Ambon memperkenalkan skema work from home (WFH) dengan sistem shift baru.
“Selain turunkan TPP kita berikan relaksasi bagi pegawai dengan total masuk kantor setengah tahun dan pegawai dibagi dalam 2 (dua) shift kerja. Contohnya, pegawai Shift 1 minggu pertama pegawai masuk 3 (tiga) hari dan WFH 2 hari, kemudian yang minggu berikutnya bergantian, pegawai Shift 2 masuk 3 hari dan WFH 2 hari,” rinci Wali Kota.
Wali Kota menjamin bahwa meskipun ada pembagian shift dan WFH, pelayanan publik bagi masyarakat tidak akan terganggu dan tetap berjalan normal. Skema ini ditempuh untuk mengurangi beban belanja non-prioritas, mengingat Kota Ambon saat ini mengalami kelebihan jumlah pegawai pasca pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK dan Paruh Waktu.
“Jadi pelayanan tidak pernah berhenti, berjalan seperti biasa, tetapi jumlah yang masuk berkurang,” terang Wali Kota.
Wattimena juga memastikan kebijakan WFH ini legal dan tidak melanggar aturan. Pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan mengenai rencana WFH 2026 kepada Kementerian PAN-RB dan BKN.
“Tidak menjadi masalah, sebab kementerian juga sudah lebih dulu melakukan WFH terkait dengan efesiensi anggaran,” tandasnya. *