Target Rp18 Miliar Cuma Dapat Rp900 Juta, DPRD Maluku Bongkar Kegagalan Total Kelola Pasar Mardika

DISWAY.ID -  DPRD Maluku dibuat geram! Pengelolaan Pasar Mardika Ambon, yang merupakan pasar sentral di ibu kota, dinilai gagal total setelah realisasi pendapatan daerah tahun 2025 hanya mencapai Rp900 juta. Angka ini jauh panggang dari api jika dibandingkan dengan proyeksi target awal yang mencapai Rp18 miliar.

Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya.

"Kami sangat kecewa dengan pengelolaan Pasar Mardika yang merupakan pasar sentral di Kota Ambon karena realisasi pendapatannya sangat jauh di bawah target yang telah diproyeksikan," kata Benhur di Ambon, Kamis 27 November 2025.

Bahkan, setelah target awal gagal, estimasi pendapatan terbaru pun hanya dipatok Rp5 miliar, namun dinilai masih belum memuaskan.

Benhur Watubun menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar urusan angka yang tidak tercapai, tetapi sudah menjadi ancaman serius bagi kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.

"Jadi masalahnya bukan hanya sekadar angka-angka yang tidak tercapai tetapi juga terkait komitmen dan kemampuan kita dalam mengelola aset daerah, sebab Pasar Mardika ini potensi besar namun kenapa tidak bisa dimaksimalkan," tegasnya.

Penyebab utama rendahnya pendapatan ini? Tata kelola yang buruk. Pengelola dianggap gagal total dalam menciptakan lingkungan yang nyaman. Retribusi yang tidak efektif, kebersihan yang amburadul, dan keamanan yang tidak terjamin membuat pedagang kabur.

"Banyak pedagang yang terlihat lebih memilih berjualan di luar bangunan pasar dan lebih memilih tepi jalan sebab mereka merasa tidak nyaman dengan kondisi di dalam. Pengelola pasar harusnya lebih kreatif dan inovatif dalam menarik pedagang dan pembeli," tandas Benhur.

Imbas dari kegagalan ini, DPRD Maluku kini mewacanakan opsi ekstrem: menyerahkan pengelolaan Pasar Mardika sepenuhnya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Langkah ini diambil sebagai last resort untuk menyelamatkan potensi pendapatan.

Alasannya, Pemkot Ambon dinilai memiliki perangkat dan sumber daya yang lebih lengkap (Satpol PP, Dishub, Dinas Kebersihan) untuk menata pasar kronis ini.

Namun, Benhur Watubun juga menyadari dilema di balik langkah tersebut:

"Tetapi langkah ini di sisi lain juga akan menciptakan pertanyaan baru, apakah penyerahan pengelolaan Pasar Mardika kepada Pemkot Ambon merupakan solusi yang tepat atau justru pengakuan atas kegagalan Pemprov dalam mengelola aset daerah," ucapnya.

Jika Pemkot mengambil alih, mereka harus siap menghadapi segudang masalah lama, mulai dari tata kelola kronis, pedagang kaki lima di jalanan, hingga praktik pungutan liar. DPRD pun menyarankan agar Pemprov segera melakukan evaluasi menyeluruh atas aset daerah vital ini.

Sumber: