Maluku Ekspor Damar dan Pala ke Pasar Global, Buktikan Dampak Nyata Perhutanan Sosial

DISWAY.ID - Provinsi Maluku menorehkan pencapaian bersejarah dengan meluncurkan ekspor perdana hasil hutan bukan kayu (HHBK) ke pasar internasional. Komoditas andalan yang dikirim adalah kopal damar dan rempah-ratna (pala), yang seluruhnya berasal dari kelompok usaha perhutanan sosial di daerah tersebut.

Sebanyak dua kontainer besar telah dilepas; satu mengangkut 30 ton damar dengan tujuan India, dan satunya lagi membawa 15 ton pala yang akan dikirim ke Cina melalui Pelabuhan Surabaya. Pelepasan ekspor ditandai secara simbolis dengan penyiraman air kelapa pada peti kemas. Sebelumnya, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyerahkan langsung dokumen ekspor, karantina, dan Nomor Pengenal (NP) kepada Kepala PSA sebagai tanda sahnya transaksi internasional tersebut.

Gubernur Lewerissa menegaskan optimismenya. “Pelepasan ekspor hasil hutan berupa damar dan pala yang berasal dari persetujuan perhutanan sosial ke berbagai negara ke Cina dan India adalah pencapaian luar biasa, bukti nyata kerja keras, dedikasi, dan sinergi kita semua,” tegasnya.

Ekspor ini merupakan hasil kolaborasi dari beberapa kelompok. Untuk damar, sumbernya berasal dari LPH Desa Rambatu (9 ton), KTH Tawena Siwa (6 ton), LPH Desa Morella (6 ton), dan KTH Sorebang (9 ton). Sementara pala dihimpun dari Masyarakat Hukum Adat Negeri Hutumuri (5 ton), LPH Desa Morella (3 ton), dan kawasan hutan Pulau Ambon (7 ton). Yang membanggakan, kegiatan ini mampu menyerap 105 tenaga kerja di sektor damar dan 60 orang di sektor pala.

Gubernur juga mengingatkan potensi besar Maluku, yang memiliki luas kawasan hutan mencapai 3,9 juta hektar. 

“Jika dikelola dengan bijak melalui skema perhutanan sosial, hasil hutan ini akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Ia menegaskan komitmen pemda untuk bekerja berdasarkan data dan legalitas guna mewujudkan transformasi Maluku yang maju, adil, dan sejahtera.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, MP, yang hadir mewakili menteri, menyatakan bahwa ekspor perdana ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

“Pembangunan dan kelestarian hutan harus berjalan beriringan. Perhutanan sosial bukan hanya untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, tetapi juga solusi adaptif menghadapi krisis iklim dan degradasi lingkungan,” tegasnya.

Ia memaparkan capaian nasional perhutanan sosial yang telah mencapai 8,3 juta hektar. Khusus di Maluku, terdapat 171 unit SK perhutanan sosial seluas 240 ribu hektar yang melibatkan 33 ribu KK, dengan nilai transaksi pada 2025 saja telah mencapai Rp3,85 miliar.

Mahfudz menekankan bahwa ekspor ini adalah simbol kebangkitan ekonomi. “Maluku sejak lama dikenal sebagai kepulauan rempah-ratna dunia. Dengan ekspor hari ini, Maluku tidak hanya mempertegas identitas sejarahnya, tetapi juga menampilkan masa depan sebagai pusat pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat,” katanya.

Acara ini diharapkan menjadi titik tolak bagi Maluku untuk semakin percaya diri di kancah perdagangan global, sambil terus menjaga kelestarian hutan untuk generasi mendatang.

Sumber: