Wagub Maluku: Hari Otonomi Daerah Jadi Momentum Pemerataan Pembangunan

DISWAY.ID - Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menyatakan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 menjadi momentum penting untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. 

Ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momen ini sebagai langkah mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah demi kemajuan bangsa secara keseluruhan.  

Dalam kesempatan tersebut, Vanath menekankan bahwa semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat sangat diperlukan.

Menurutnya, kerja sama antara pusat dan daerah harus terus diperkuat agar program pembangunan berjalan selaras dan mampu mengatasi ketimpangan antarwilayah di Maluku.

“Mari kita jadikan Hari Otonomi Daerah sebagai momentum untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan daerah dan bangsa secara keseluruhan,” ucap Vanath di Ambon, Maluku, Jumat 25 April 2025.

Pernyataan itu disampaikannya saat memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah di Lapangan Merdeka Ambon, yang mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, dan diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Vanath menekankan pentingnya semangat kolaborasi serta partisipasi aktif semua pihak untuk mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.  

Ia juga mengingatkan seluruh ASN dan pejabat di Maluku tentang perlunya langkah strategis yang selaras antara pusat dan daerah. Di antaranya, memperkuat swasembada pangan dengan dukungan regulasi, anggaran, teknologi, serta peningkatan kualitas SDM, pertanian, distribusi, dan pemasaran, disertai optimalisasi lahan pertanian.

Selain itu, Vanath menyoroti pentingnya optimalisasi sumber daya domestik, diversifikasi energi, serta efisiensi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.  

“Melakukan pengelolaan sumber daya air di antaranya melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum, serta menyiapkan perangkat kebijakan yang signifikan,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa penerapan prinsip pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, dan berorientasi pada pelayanan publik menjadi kunci dalam mengatasi ketimpangan pembangunan.  

“Sehingga tidak ada kesenjangan pembangunan di Maluku, karena keselarasan program yang kita jalankan,” cetusnya.

Sumber: