100 Pelajar Terpilih Siap Ikuti Sekolah Rakyat Berasrama di Ambon, Seluruh Biaya Ditanggung Negara

DISWAY.ID -  Sebanyak 100 pelajar tingkat SMA dari keluarga kurang mampu di Provinsi Maluku akan menjadi angkatan pertama yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) berasrama, yang berlokasi di kompleks Hiti Hiti Hala Hala, Passo, Kota Ambon.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional yang bertujuan membuka akses pendidikan bermutu secara gratis bagi kalangan miskin dan miskin ekstrem.

“Langkah ini merupakan bagian dari implementasi program nasional Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon, Jumat.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai jawaban atas kesenjangan akses pendidikan. Program ini mengakomodasi siswa dalam sistem asrama penuh, lengkap dengan fasilitas yang menunjang serta kurikulum berbasis digital agar mampu bersaing di era modern.

"Semua biaya pendidikan dan kebutuhan hidup selama di asrama ditanggung negara. Ini adalah bentuk kehadiran negara bagi masyarakat paling bawah," tegas Gubernur Hendrik.

Proses seleksi calon siswa dilakukan dengan ketat dan transparan. Pemerintah daerah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar membutuhkan yang bisa lolos.

“Saya tegaskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk tidak bermain-main dalam proses ini. Proses rekrutmen harus bersih, berdasarkan data yang valid dan tepat sasaran. Anak-anak dari keluarga miskin lah yang berhak masuk SR,” kata dia.

Lebih lanjut, Gubernur menyebutkan bahwa dua kabupaten, Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru, telah memenuhi persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat. Sementara itu, beberapa wilayah lain seperti Maluku Tenggara, Kota Tual, Maluku Tengah, Buru, dan Buru Selatan, sedang dalam tahap persiapan.

Soal infrastruktur, Hendrik menekankan pentingnya status lahan untuk pembangunan SR agar bebas dari persoalan hukum. Ia ingin semua lokasi berdiri di atas lahan legal yang tidak bersengketa ataupun digunakan sebagai jaminan.

Pemprov Maluku berambisi menghadirkan Sekolah Rakyat di seluruh 11 kabupaten/kota. Bagi Gubernur Hendrik, ini bukan sekadar program pendidikan, melainkan upaya membangun masa depan generasi miskin agar mereka tetap punya mimpi besar.

"Ini saat terbaik untuk mengurus kaum dhuafa. Di negeri yang besar, anak-anak tidak boleh kecil impiannya hanya karena lahir dari keluarga miskin. Negara boleh tidak mewariskan harta, tapi tidak boleh gagal mewariskan harapan," ucapnya.

 

Sumber: