DISWAY.ID – Pemerintah Kota Ambon terus bergerak cepat mengatasi lonjakan harga bahan pokok. Lewat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah membangun kios pengendali harga di sejumlah titik strategis di ibu kota Provinsi Maluku tersebut.
“Kios tersebut disiapkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di tengah gejolak pasar,” kata Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, Sabtu 19 Juli 2025.
Kios pengendali ini akan ditempatkan di kawasan pasar dan ruko yang tengah disiapkan. Tujuannya jelas: menekan inflasi dan menjamin pasokan pangan tetap tersedia untuk masyarakat.
"Ini untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia," ujarnya.
Selain membangun kios, TPID juga terus menjalankan berbagai program pengendalian harga lainnya. Mulai dari Gerakan Pasar Murah, intervensi langsung di pasar, hingga penguatan peran Satgas Pangan.
“Sudah menjadi tugas pemerintah melalui TPID untuk hadir ketika terjadi lonjakan harga komoditas seperti cabai, bawang merah, bawang putih, telur, ikan dan lainnya,” ujar Ely menegaskan.
Bukan cuma itu. Untuk memperluas jangkauan Gerakan Pangan Murah (GPM), pelaksanaannya akan dipindahkan dari area pasar ke lingkungan pemukiman warga dan rumah-rumah ibadah. Dengan begitu, masyarakat rentan bisa langsung mendapatkan akses bahan pokok dengan harga terjangkau.
Tak hanya fokus pada distribusi, Pemkot Ambon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) juga melakukan sosialisasi dan tera ulang timbangan pedagang. Langkah ini dilakukan agar transaksi jual beli di pasar berjalan adil dan sesuai standar.
Pemerintah bahkan mengajak masyarakat untuk berperan aktif memperkuat ketahanan pangan dari rumah sendiri. Ely mengimbau agar lahan kosong yang dimiliki warga, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN), bisa dimanfaatkan untuk menanam cabai, sayuran, atau tanaman pangan lainnya.
“Ini bagian dari upaya kita memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga,” tambahnya.
Langkah-langkah pengendalian inflasi ini menyusul laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, yang mencatat bahwa inflasi di wilayah tersebut mencapai 1,88 persen pada Juni 2025, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,81.
"Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) sebesar 2,30 persen dengan IHK 108,00, dan terendah terjadi di Kota Ambon sebesar 1,62 persen dengan IHK sebesar 110,87," kata Kepala BPS Provinsi Maluku, Maritje Patiwallapia.
Ia menjelaskan, inflasi disebabkan kenaikan harga pada sembilan kelompok pengeluaran, antara lain perawatan pribadi dan jasa lainnya (6,22%), kesehatan (5,77%), makanan dan minuman/restoran (3,65%), serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau (2,95%).
Dengan berbagai strategi tersebut, Pemkot Ambon berharap inflasi bisa ditekan, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan pasar tetap kondusif.