DISWAY.ID – Pemerintah Provinsi Maluku mengambil langkah serius dalam memperkuat kualitas demokrasi di wilayahnya. Melalui berbagai strategi, Pemprov menitikberatkan upaya pada peningkatan kebebasan sipil, hak-hak politik, serta penguatan institusi demokrasi.
“Salah satu langkah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik, baik dalam bentuk pemilu maupun pengawasan kebijakan pemerintah,” ujar Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, dalam forum diskusi kelompok terpumpun membahas Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Ambon, Senin 3 Juni 2025.
IDI sendiri menjadi tolok ukur penting dalam melihat kondisi demokrasi di Indonesia, dengan menilai tiga aspek utama: kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, berdasarkan dimensi sosial, ekonomi, dan sosial-politik.
Sadali menyampaikan bahwa skor IDI Provinsi Maluku tahun 2023 tercatat sebesar 69,35, yang masuk dalam kategori “sedang”. Angka ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai skor 75,1. Penurunan tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera memperkuat komitmen lintas sektor dalam mendorong peningkatan kualitas demokrasi.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Maluku menggencarkan berbagai pendekatan strategis. Selain menggandeng lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, pemerintah juga aktif melibatkan masyarakat sipil dalam proses edukasi politik dan sosialisasi kebijakan publik.
Pemerintah provinsi turut membuka ruang partisipasi bagi kelompok pemuda, perempuan, hingga masyarakat adat agar terlibat aktif dalam proses demokrasi. Forum-forum dialog serta diskusi publik digelar untuk memperluas kesadaran politik di kalangan warga.
Di sisi kelembagaan, Pemprov menaruh perhatian khusus pada transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif. Pemerintah mendorong DPRD agar lebih terbuka dalam proses perumusan hingga implementasi kebijakan publik.
Pada aspek hukum dan hak asasi manusia, Sadali menegaskan komitmen Pemprov Maluku dalam menjaga kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Pemerintah bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna menjamin perlindungan terhadap jurnalis maupun aktivis dari segala bentuk intimidasi.
Langkah lain yang turut dioptimalkan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Melalui pengembangan layanan digital dan kanal pengaduan publik, Pemprov berupaya mempermudah akses warga terhadap informasi serta menyediakan ruang untuk menyampaikan aspirasi.
Seluruh inisiatif ini diharapkan dapat memperbaiki skor IDI Maluku, terutama di daerah kepulauan yang masih menghadapi tantangan dalam akses informasi dan pelayanan publik. (*)