Ia menambahkan, DPD KNPI SBB akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut dengan mengonsolidasikan dukungan berbagai elemen masyarakat agar kepentingan daerah tetap terlindungi.
"Jangan sampai ketika daerah lain bergerak, kita justru diam. Tanjung Sial harus dijaga dengan argumentasi hukum, administrasi, historis, dan tata ruang yang kuat. DPRD SBB wajib mengambil sikap sebelum terlambat," kuncinya.(*)