Saniri Negeri Batu Merah Didesak Sikapi Laporan Dugaan Pemalsuan Dokumen oleh KPN Ali Hatala
--
MALUKU.DISWAY.ID - Kasus dugaan pemalsuan dokumen oleh Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Batu Merah, Ali Hatala terus berlanjut. Saniri Negeri didesak segera menyikapi berbagai laporan yang dilayangkan ke Polda dan Kejati Maluku.
Penanggung Jawab Gerakan Aliansi Pemuda Maluku (GAPM), Muhidin Ammirul Mukminin Ternate menilai, Saniri Negeri Batu Merah gagal menjalankan tupoksi terhadap roda pemerintahan di negeri tersebut.
Lemahnya pengawasan Saniri, lanjut dia, membuat kinerja pemerintahan Negeri kacau balau. Hingga berujung pada laporan dugaan pemalsuan dokumen dana KUR, dugaan suap, hingga dugaan pungli dan gratifikasi atas ratusan lapak pedagang Batu Merah yang menyeret Ali Hatala selalu KPN Batu Merah.
Pria yang akrab disapa Ronny ini, bahkan meminta, agar perwakilan kepala-kepala dati yang berada dalam Saniri Negeri dievaluasi karena tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya.
“Saniri Negeri punya tugas mengawasi jalannya roda pemerintahan. Karena itu, mereka harus bekerja secara profesional dan menjalankan tanggung jawabnya. Salah satunya menyikapi berbagai laporan yang diduga dilakukan oleh KPN Batu Merah, Ali Hatala,” pinta Ronny, saat menghubungi media ini, Senin (19/10/2026).
Di sisi lain, Ronny juga meminta Wali Kota Ambon bisa mempertimbangkan pemberhentian sementara Ali Hatala dari jabatan KPN Batu Merah, selama proses hukum berlangsung. Sebagaimana telah disampaikan dalam tuntutannya, dalam aksi unjuk rasa pekan kemarin.
Ia berpendapat, bahwa status penanganan perkara yang telah memasuki tahap penyidikan perlu menjadi perhatian pemerintah. Yakni merujuk pada ketentuan perundang-undangan mengenai pemberhentian sementara kepala desa atau kepala pemerintahan negeri yang berhadapan dengan proses hukum.
"Memang penerapan ketentuan tersebut terhadap saudara Ali Hatala harus didasarkan pada status hukum yang terkonfirmasi, serta aturan yang secara khusus berlaku bagi pemerintahan negeri di Maluku. Tahap penyidikan, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penetapan tersangka, dan pemberhentian sementara merupakan hal berbeda yang perlu dinilai sesuai ketentuan hukum," sebutnya.
Dijelaskan, beberapa kasus tersebut telah dilaporkan ke Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Bahkan terhadap dugaan pemalsuan dokumen untuk pencairan dana KUR yang merugikan negara sebesar Rp 3 miliar itu, telah naik status dari penyelidikan ke penyidikan.
Siap Lapor ke KPK dan Komisi Yudisial
Selain dugaan pemalsuan dokumen hingga dimana pungli, Ronny juga siap melaporkan Ali Hatala ke KPK secara terpisah, atas dugaan suap.
“Setelah proses ini selesai, saya juga akan melaporkan yang bersangkutan saudara Ali Hatala ke KPK. Saya mengetahui apa yang dikomunikasikan dan ada dugaan yang perlu ditelusuri terkait suap-menyuap. Bahkan kami akan laporkan ke Komisi Yudisial, jika terdapat dugaan pelanggaran etik hakim dalam proses peradilan. Dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung," tegasnya.
Selain itu, Dia menyoroti dugaan pungutan liar (pungli), praktik jual beli lapak, serta pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Negeri Batu Merah.
Sumber: