Pemkab Aru-Asosiasi Nelayan Komitmen Majukan Sektor Perikanan
--
MALUKU.DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru bersama Asosiasi Nelayan Kabupaten Kepulauan Aru, memperkuat komitmen bersama untuk memajukan sektor perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Komitmen itu mereka tuangkan dalam penandatangan Memorandum of Understanding (MoU), sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha perikanan, dan nelayan.
Penandatanganan MoU itu dgelar Lantai II Kantor BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru, 22 Juni 2026 kemarin.
Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memangkas berbagai hambatan birokrasi yang selama ini dikeluhkan nelayan, terutama terkait pengurusan perizinan kapal dan akses bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Saat ini, ungkapnya, berdasarkan kesepakatan yang telah dibangun bersama Polres Kepulauan Aru dan Pangkalan TNI AL setempat, proses pengurusan izin kapal kini tidak lagi harus dilakukan ke Ambon, melainkan cukup melalui perwakilan yang ada di Dobo.
“Nelayan tidak perlu lagi menunggu berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan surat izin. Cukup dengan tanda terima pengurusan surat, nelayan sudah bisa melaut sambil menunggu dokumen resmi diterbitkan. Yang penting prosesnya sudah berjalan dan terdata,” tegas Kaidel.
Berbagai kemudahan tersebut dibuat, katanya, untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada hasil tangkapan laut.
“Jangan sampai masyarakat sudah susah, mau bayar pajak dan retribusi, tetapi masih dipersulit dengan birokrasi yang panjang. Kita ingin nelayan bisa bekerja dan berkembang,” ujarnya.
Selain itu, Kaidel juga menjelaskan alasan pembentukan Asosiasi Nelayan Kabupaten Kepulauan Aru, yang bertujuan untuk sebagai jembatan komunikasi antara nelayan, pengusaha perikanan, dan pemerintah daerah.
Melalui asosiasi tersebut, seluruh nelayan aktif akan didata secara akurat untuk mempermudah berbagai layanan, mulai dari pengurusan administrasi, distribusi BBM subsidi, hingga program bantuan pemerintah.
“Tujuan asosiasi ini untuk membantu mendata nelayan aktif yang benar-benar melaut setiap hari. Dengan data yang valid, pengurusan kebutuhan nelayan, termasuk bahan bakar, bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” pungkasnya.(*)
Sumber: