GMNI Kepulauan Aru Soroti Ketimpangan Pendidikan dan Desa Terpencil

MALUKU.DISWAY.ID — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Kepulauan Aru, kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat, Senin (4/5/2026).

Aksi yang dilakukan para mahasiswa sejak pagi hari kemarin ini, yakni menyoroti ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah desa terpencil. 

Para massa aksi membawa sejumlah poster berisi tuntutan, di antaranya reformasi sistem pendidikan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Mereka menilai pemerataan pendidikan di Kepulauan Aru belum berjalan optimal.

Koordinator Aksi, Lajuda Gadil, dalam orasinya menyebutkan, kondisi pendidikan di sejumlah desa di Kepulauan Aru, masih jauh dari layak. 

Dirinya juga menyoroti minimnya tenaga pengajar, keterbatasan sarana-prasarana, hingga kurangnya perhatian terhadap sekolah di pelosok.

“Masih banyak sekolah di desa yang kekurangan guru, fasilitas belajar tidak memadai, bahkan ada yang nyaris terbengkalai. Ini harus menjadi perhatian serius,” sebutnya. 

Ia mendesak, agar pemerintah daerah segera melakukan pemerataan distribusi tenaga pendidik serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah terpencil.

Menurutnya, tanpa langkah konkret, kesenjangan antara wilayah kota dan desa akan semakin melebar.

Dalam aksi tersebut, massa menyerahkan pernyataan sikap kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Beberapa tuntutan utama meliputi pemerataan tenaga pendidik di 117 desa, evaluasi menyeluruh kondisi pendidikan di desa, peningkatan anggaran yang tepat sasaran, serta penguatan pengawasan terhadap kinerja guru.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Aru, Adelof Pokar, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

Diakuinya, masih terdapat berbagai keterbatasan, terutama dari sisi anggaran, namun berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan hingga ke wilayah desa.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian.

Setelah menyampaikan tuntutan, massa membubarkan diri dengan harapan pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata demi pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kepulauan Aru. (*)

Sumber: