Zulkifli Hasan Gandeng BPKP Hitung Margin Baru Bulog guna Jamin Distribusi Beras ke Papua dan Maluku

DISWAY.ID - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa penyesuaian margin fee bagi Perum Bulog menjadi kunci utama untuk menyukseskan kebijakan beras satu harga di seluruh pelosok Indonesia. 

Dalam rapat koordinasi di Jakarta pada Senin, pria yang akrab disapa Zulhas ini memaparkan bahwa margin saat ini yang hanya sebesar Rp50 per kilogram tidak lagi memadai untuk menopang biaya distribusi ke wilayah terpencil, terutama di kawasan timur Indonesia yang memiliki tantangan logistik tinggi.

Zulhas memberikan gambaran bahwa dengan penyerapan beras sebesar 3 juta ton, Bulog hanya memperoleh margin total Rp150 miliar. Angka ini dinilai sangat kecil dibandingkan dengan beban distribusi yang harus ditanggung perusahaan pelat merah tersebut untuk menjangkau Papua dan Maluku. 

"Bulog itu hanya dikasih margin Rp50 per kg, kali 3 juta (ton beras penyerapan Bulog), (hasilnya) Rp150 miliar. Bagaimana bisa mengirim ke Papua, ke Maluku satu harga, kan tidak mungkin," tegasnya.

Guna mencari solusi atas kendala tersebut, pemerintah berencana menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kebutuhan riil penyesuaian margin tersebut. Langkah kolaboratif ini bertujuan agar skema beras satu harga dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. 

Zulhas meyakini bahwa penguatan margin akan berdampak langsung pada stabilitas harga dan pemerataan pasokan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia dari ujung barat hingga timur. 

"Nah ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP, kita akan hitung agar nanti berhasil bisa (beras) satu harga di seluruh Indonesia," tambahnya.

Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, secara spesifik mengusulkan agar margin fee disesuaikan menjadi 10 persen dari kuantum biaya pengadaan setara beras. Rizal menjelaskan bahwa besaran Rp50 per kilogram sudah tidak berubah sejak tahun 2014, sementara beban tugas publik yang diberikan pemerintah terus meningkat. 

"Skema margin fee yang selama ini sebesar Rp50 per kilogram sejak tahun 2014, kami usulkan untuk disesuaikan menjadi sebesar 10 persen dari kuantum biaya pengadaan setara beras," kata Rizal di Jakarta.

Usulan kenaikan tersebut juga didasarkan pada asas kesetaraan dengan BUMN strategis lainnya seperti PLN dan Pertamina yang sudah lebih dulu mendapatkan margin sebesar 10 persen dalam menjalankan penugasan negara. 

Jika usulan ini disetujui, Bulog berencana mengalokasikan dana tersebut untuk revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, serta penguatan sistem logistik nasional. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan operasional Bulog sekaligus mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto. *

Sumber: