Gerindra Dukung Pilkada Dikembalikan ke DPRD: Lebih Efisien dan Tekan Ongkos Politik

DISWAY.ID -  Partai Gerindra secara resmi menyatakan dukungannya terhadap usulan agar pemilihan kepala daerah, mulai dari tingkat gubernur hingga bupati dan wali kota, dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Langkah ini dinilai sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi proses demokrasi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, mengungkapkan bahwa opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD sangat layak untuk dipertimbangkan kembali. Ia menegaskan posisi partai berlambang burung garuda tersebut dalam merespons wacana ini.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Menurut Sugiono, mekanisme pemilihan melalui DPRD dipandang jauh lebih efisien dibandingkan sistem pemilihan langsung yang selama ini berjalan. Efisiensi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari proses penjaringan kandidat, durasi pelaksanaan, hingga besaran anggaran yang harus dikeluarkan negara.

Ia menyoroti lonjakan drastis dana hibah APBD untuk pelaksanaan Pilkada. Sebagai perbandingan, pada tahun 2015, anggaran yang terserap mencapai hampir Rp7 triliun. Angka ini membengkak signifikan pada tahun 2024 yang menembus lebih dari Rp37 triliun.

“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” jelasnya.

Selain anggaran negara, Sugiono juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung oleh para calon kepala daerah. Besarnya biaya kampanye seringkali menjadi penghalang bagi figur-figur kompeten yang ingin mengabdi namun terkendala finansial.

“Ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri tersebut.

Terkait kritik mengenai mundurnya demokrasi, Sugiono berpendapat bahwa pemilihan melalui DPRD tidak akan menghilangkan esensi kedaulatan rakyat. Hal ini dikarenakan anggota legislatif yang memilih kepala daerah adalah representasi langsung dari pilihan masyarakat dalam pemilu.

Ia meyakini bahwa proses di DPRD justru bisa diawasi oleh publik dengan lebih ketat. Partai politik pun dipastikan tidak akan sembarangan dalam memilih demi menjaga kepercayaan pemilih di daerah.

"Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” tambahnya.

Keuntungan lain yang disoroti Gerindra adalah potensi berkurangnya polarisasi atau keterbelahan di tengah masyarakat yang sering muncul akibat persaingan Pilkada langsung. Meski mendukung penuh, Gerindra meminta agar rencana ini dikaji secara mendalam dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat guna menemukan mekanisme terbaik.

Sugiono menekankan pentingnya transparansi agar masyarakat tetap memiliki akses dalam mengawal aspirasi mereka melalui wakil rakyat di parlemen daerah.

“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” pungkasnya. *

Sumber: