Mendagri Himpun Sekitar Rp48 Miliar Bantuan Daerah untuk Penanganan Bencana di Sumatera

DISWAY.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berhasil menghimpun dukungan dari berbagai pemerintah daerah dengan total nilai sekitar Rp48 miliar untuk membantu penanganan bencana di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.

Penggalangan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengimbau seluruh pemerintah daerah agar memberikan dukungan kepada daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dukungan yang diminta mencakup bantuan anggaran, logistik, maupun kemanusiaan.

Mendagri menyampaikan total bantuan yang berhasil dikumpulkan mencapai puluhan miliar rupiah. “Jadi, totalnya kurang lebih Rp48 miliar,” kata Mendagri di Jakarta, Jumat.

Sejumlah pemerintah daerah merespons imbauan tersebut dengan menyalurkan bantuan sesuai kemampuan masing-masing. Mendagri menjelaskan, dukungan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk dana, tetapi juga barang kebutuhan penanganan bencana. “Pemerintah bergerak cepat dengan mengoordinasikan dukungan antardaerah. Ada yang berupa dukungan anggaran, ada juga berupa barang,” ujarnya.

Bantuan tersebut berasal dari berbagai daerah, antara lain Kalimantan Timur sebesar Rp7 miliar, Jawa Barat Rp7 miliar, Sulawesi Utara Rp1,5 miliar, Kalimantan Utara Rp1 miliar, Sulawesi Selatan Rp4 miliar, Jawa Tengah Rp1,3 miliar, serta Jawa Timur Rp5 miliar. Selain itu, Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan Rp1,5 miliar.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan berupa barang senilai Rp2,6 miliar, sementara Pemerintah Provinsi Banten menyalurkan bantuan sebesar Rp3 miliar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut memberikan bantuan Rp3 miliar yang langsung dikirimkan ke Kota Lhokseumawe. Dukungan juga datang dari daerah lain seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Bengkulu.

Mendagri menambahkan, dukungan antardaerah tersebut diperkuat dengan keterlibatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Bursah Zarnubi. Apkasi terjun langsung ke lokasi terdampak dengan membawa bantuan sekitar Rp5 miliar.

Langkah koordinasi yang dilakukan Mendagri mendapat tanggapan positif. Pengamat kebijakan publik dari Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai peran Mendagri mampu memperkuat kohesivitas antarpemerintah daerah dalam penanganan bencana. “Sebagai pembina pemerintah daerah, Mendagri memiliki peran strategis dalam menggerakkan seluruh pemda agar bergerak bersama membantu daerah terdampak bencana. Upaya ini menunjukkan kepemimpinan pemerintah pusat dalam memastikan solidaritas nasional terwujud di lapangan,” ujar Iwan saat dihubungi, Jumat.

Menurut Iwan, kondisi korban bencana hidrometeorologi di Sumatera menjadi alasan utama Mendagri menyerukan pemerintah daerah lain untuk memberikan bantuan kepada tiga wilayah terdampak. Ia menilai kewenangan strategis Mendagri sebagai pembina pemerintah daerah memungkinkan koordinasi lintas daerah berjalan lebih cepat dan efektif. “Untuk mengorkestrasi agar kepala daerah di seluruh Indonesia dapat bergerak cepat dan memberikan bantuan kepada wilayah yang terdampak bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera, diperlukan keseriusan dan perhatian khusus dari Mendagri Tito Karnavian,” ujarnya.

Selain menghimpun bantuan antardaerah, Mendagri juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) atas arahan Presiden Prabowo untuk mendukung penanganan bencana di daerah terdampak. Mendagri menjelaskan, anggaran BTT tersebut disalurkan kepada 52 kabupaten/kota dan provinsi dengan total nilai Rp268 miliar.

Dana tersebut telah diterima oleh tiga provinsi terdampak masing-masing sebesar Rp20 miliar, serta oleh 52 kabupaten/kota dengan alokasi Rp4 miliar per daerah. Anggaran itu digunakan sesuai arahan pemerintah, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana secara langsung.

Di luar dukungan anggaran dan logistik, Mendagri juga menyebutkan Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diterjunkan ke tiga provinsi terdampak sejak 10 Desember 2025. “Kami dari Kemendagri membentuk tim dari Dukcapil untuk mempercepat layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), akta kelahiran, dan dokumen lainnya yang hilang akibat bencana. Pungutan biaya sudah diturunkan,” kata Mendagri.

Mendagri menegaskan, pemerintah terus memastikan koordinasi berjalan efektif agar penanganan darurat, rehabilitasi, dan pemulihan masyarakat terdampak bencana dapat berlangsung secara cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kemendagri berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan asosiasi pemerintah daerah yang telah terbangun dapat terus diperkuat sebagai bagian dari sistem nasional penanggulangan bencana.