Siaga Nataru! BPTD Maluku Kerahkan 202 Personel Amankan Angkutan Darat

DISWAY.ID – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Maluku mengambil langkah sigap menyambut periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Sebanyak 202 personel dikerahkan untuk mengawal dan memastikan kelancaran penyelenggaraan angkutan di seluruh wilayah Maluku.

Kepala BPTD Kelas II Maluku, Hasan Bisri, menyatakan bahwa Posko pengendalian angkutan Nataru resmi dibuka selama hampir tiga minggu.

“Posko pengendalian angkutan Natal dan Tahun Baru mulai dibuka pada 18 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026. Seluruh personel BPTD Maluku, sebanyak 202 orang, disiagakan untuk mendukung pelayanan selama masa Natal dan Tahun Baru,” kata Kepala BPTD Kelas II Maluku Hasan Bisri di Ambon, Kamis.

Terkait kesiapan armada, BPTD Maluku telah memastikan seluruh bus DAMRI yang melayani rute di daerah tersebut dalam kondisi layak jalan setelah menjalani ramp check.

“Ada 24 unit bus DAMRI dan seluruhnya siap operasi, tidak ada kendala,” ujar dia.

Namun, ia menjelaskan bahwa pemeriksaan kelayakan kapal penyeberangan sudah bukan lagi kewenangan BPTD. Tugas tersebut kini telah dialihkan sepenuhnya kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

“Terkait ramp check kapal bukan ranah kami lagi, karena sudah dialihkan ke KSOP,” katanya, menjelaskan.

Faktor cuaca menjadi fokus perhatian utama dalam pengamanan libur akhir tahun ini, mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu.

“Cuaca tidak menentu, hujan hampir merata di seluruh Indonesia. Kita waspada agar tidak terjadi kejadian seperti di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumbar,” ujar dia.

Mengenai program mudik gratis, Hasan Bisri memastikan bahwa tidak ada program yang diselenggarakan oleh BPTD di tingkat daerah.

“Program mudik gratis dari BPTD hanya ada di pusat. Di daerah belum ada, kalaupun ada biasanya dari pemda provinsi. Yang tersedia saat ini hanya dari perhubungan laut,” katanya, menambahkan.

Untuk mendukung kelancaran arus penumpang dan logistik, BPTD Maluku akan menyiapkan posko terpadu dan posko lapangan di empat pelabuhan utama selama periode 18 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026.

“Posko berfungsi untuk koordinasi dengan berbagai stakeholder, baik dari instansi transportasi, keamanan, maupun kesehatan,” ujar dia.

Sebelumnya, BPTD Maluku telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Komisi terkait untuk membahas semua aspek kesiapan.

Sumber: